NERACA

Jakarta – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan menyelenggarakan Asia Agricultures and Food Forum pada 20 Juni sampai 1 Juli 2018 yang menyoroti persoalan petani dan pertanian Indonesia.

Ketua Umum HKTI Jenderal Purn Dr Moeldoko dalam sambutannya pada Rakernas HKTI 2018 yang diselenggarakan di Gedung Krida Bhakti Jakarta, disalin dari Antara, mengatakan forum ini menjadi rangkaian Peringatan HUT ke-45 HKTI dengan mengundang 20 negara dari Asia. "Kita akan mengundang 20 negara dari Asia. Skalanya cukup besar, biayanya juga cukup besar, kurang lebih Rp17 miliar," kata Moeldoko.

Moeldoko yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan kegiatan ini menjadi penting bagi HKTI agar keberadaan organisasi ini di tengah masyarakat, khususnya petani, menjadi bermanfaat.

Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Mayjen TNI Purn Bambang Budi Waluyo menjelaskan Asia Agricultures and Food Forum akan diselenggarakan di JCC Senayan pada 20 Juni sampai 1 Juli 2018.

"Untuk membangkitkan petani dan pertanian Indonesia, bukan saja di skala nasional, tetapi di kawasan Asia, HKTI akan menyelenggarakan Asia Agricultures and Food Forum atau ASAF," kata dia.

Moeldoko menambahkan HKTI harus semakin meningkatkan performa dan kerja nyata agar semakin dikenal oleh masyarakat. Sebelumnya, ia gencar menyosialisasikan eksistensi organisasi ini.

Ia pun menegaskan hanya ada satu organisasi HKTI yang legal di Indonesia, yakni yang dipimpinnya. Ada pun Moeldoko mendapatkan amanah menjadi Ketua UMUM DPN HKTI pada 10 April 2017 untuk periode kepemimpinan 2017-2020. Ia juga menekankan bahwa HKTI tidak boleh digunakan untuk politik praktis, melainkan politik yang membangun kedaulatan pangan, memakmurkan petani dan mensejahterakan petani.

Jenderal (Purn) Dr Moeldoko menyebutkan ada lima kendala yang umumnya dihadapi para petani Indonesia. "Ada lima persoalan petani, yang pertama tanah semakin sempit, kedua persoalan modal, ketiga teknologi, lalu manajemen dan pascapanen," kata Moeldoko.

Moeldoko yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan selain kepemilikan lahan yang semakin sempit, lahan pertanian juga mengalami kerusakan karena penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan.

Petani juga kesulitan mendapatkan modal untuk meningkatkan produksinya sehingga hidupnya pun bergantung pada tengkulak. Ketum HKTI juga menyoroti permasalahan pascapanen yang dihadapi petani, yaitu produksi diserap oleh tengkulak dengan harga yang serendah-rendahnya, sehingga keuntungan petani tidak terlalu banyak.

Staf Ahli Menteri Pertanian (Mentan) Bidang Lingkungan, Mukti Sardjono, mengatakan alih fungsi lahan pertanian yang cukup besar serta kepemilikan lahan petani yang semakin menurun juga menjadi dua dari empat kendala yang dihadapi petani.

Kepemilikan lahan petani umumnya tidak mencapai satu hektare. Guna meningkatkan produksi pangan, Kementerian Pertanian pun mengoptimalkan lahan suboptimal, seperti lahan rawa. "Rencananya untuk daerah lahan rawa yang akan dioptimalkan lebih dari satu juta hektare, terutama di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah," kata Mukti.

Sejumlah kendala petani tersebut akan dibahas dalam Rakernas HKTI yang menekankan tiga materi utama, yaitu Rencana Strategis (Renstra) HKTI, Peraturan Organisasi (PO), dan Program Kerja HKTI. Rakernas HKTI diikuti oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Kabupaten dan Kota (DPK), Badan Otonom dan organisasi sayap HKTI: Pemuda Tani HKTI dan Perempuan Tani HKTI.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang menegaskan, organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) hanya ada satu di Indonesia, yaitu yang saat ini dipimpin Jenderal Purn Dr Moeldoko, selaku Ketua Umum HKTI periode 2017-2020. "HKTI cuma satu, HKTI yang dipimpin Moeldoko," kata Oesman Sapta Odang yang akrab dipanggil OSO pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKTI 2018 di Gedung Krida Bhakti, Jakarta.

Dalam keterangan tertulis HKTI, OSO mengungkapkan, keluarga besar HKTI tidak salah memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum, karena mantan panglima TNI itu memiliki hobi di bidang pertanian.

Karena itu, OSO yang juga menjabat Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI itu meminta seluruh insan HKTI di derah untuk neningkatkan karyanya bagi petani di Indonesia. Pernyataan OSO itu memperkuat penegasan Ketua Umum HKTI Moeldoko yang sudah berulangkali menyampaikan bahwa HKTI yang dipimpinnya adalah yang legal karena sudah mendapat pengakuan dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU- 0000056.AH.01.08 tahun 2018.

Bambang Budi Waluyo memaparkan Rakernas HKTI merupakan amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKTI yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional HKTI. Hasil Rakernas ini akan ditindaklanjuti oleh pengurus daerah dengan melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk membahas implementasi program.

Rakernas HKTI 2018 membahas tiga materi utama, yaitu Rencana Strategis (Renstra) HKTI, Peraturan Organisasin(PO), dan Program Kerja HKTI. Sementara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKTI juga dibahas untuk menjadi bahan rekomendasi pada Musyawarah Nasional (Munas) HKTI mendatang. Rakernas HKTI diikuti oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Kabupaten dan Kota (DPK), Badan Otonom dan organisasi sayap HKTI: Pemuda Tani HKTI dan Perempuan Tani HKTI.