NERACA

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) siap memfasilitasi pembiayaan investasi untuk proyek infrastruktur 2019 sebesar Rp55,6 triliun, dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) maupun Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, telah direncanakan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui skema PINA mencapai Rp41,1 triliun.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin, mengatakan, pembiayaan investasi melalui skema PINA tersebut akan masuk ke sektor pembangkit listrik dan juga tahapan kedua pembangunan Bandara Kertajati. "Kemudian masih masuk juga di jalan tol, beberapa ruas. Lalu kita masuk juga ke kawasan wisata terpadu, sepuluh Bali baru itu," ujarnya.

Selain PINA, Bappenas juga terus mengembangkan pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema KPBU yang pada tahun depan ditargetkan mencapai sebesar Rp14,5 triliun. Bambang mengatakan, pembiayaan skema KPBU sebesar Rp14,5 triliun tersebut sebagian merupakan inisiatif dari Kementerian/Lembaga dan juga ada inisiatif dari pemerintah daerah.

"Itu ada SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum, kemudian ada perawatan jalan. Jadi kita sekarang mengembangkan KPBU tidak hanya membuat jalan baru, tapi juga perawatan jalan terutama kita fokus di pantai timur Sumatera dan pantura Pulau Jawa," kata Bambang.

Bambang menuturkan, dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, pinjaman atau hibah luar dan atau dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Bambang, pelibatan peran swasta dan BUMN dalam pembiayaan pembangunan merupakan hal yang penting, baik untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema PINA. "Untuk 2019, total pembiayaan infrastruktur Rp300-an triliun. Kita belum ada anggarannya, jadi baru perkiraan awal Rp300 triliun. Tapi kita sudah mulai Rp14,5 triliun itu dengan KPBU, kemudian BUMN juga ada yang langsung," kata Bambang.