SISTEM PERIZINAN ONLINE TERPADU DIBERLAKUKAN MULAI 20 MEI 2018 - Presiden: Birokrasi Perizinan Selesai Hitungan Jam

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, segala macam urusan birokrasi perizinan kini harus bisa diselesaikan dalam waktu hitungan jam saja. Menurut dia, rantai birokrasi yang menghabiskan waktu berhari-hari sampai bertahun-tahun sudah ketinggalan zaman. Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan sistem perizinan online terpadu (online single submission-OSS) diberlakukan mulai 20 Mei 2018.

NERACA

Menurut Jokowi, urusan birokrasi Indonesia saat ini masih terbilang lamban. Padahal, di zaman serba instan saat ini, semua perizinan harus bisa diselesaikan secara kilat. Jika kondisi ini diteruskan, dia yakin Indonesia tak bisa bergerak jadi negara maju dan akan semakin tertinggal dari negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.

Menurut Jokowi, saat ini pertumbuhan investasi dan ekspor kedua negara itu jauh melebihi Indonesia berkat perizinan yang lebih sederhana. Dari segi ekspor, Thailand dan Vietnam masing-masing memiliki nilai US$236,39 miliar dan US$213,77 miliar di tahun 2017 atau lebih tinggi dari Indonesia yang hanya US$168,73 miliar pada waktu yang sama.

Sementara itu, dari segi realisasi investasi, Indonesia masih lebih baik karena mencatat realisasi investasi sebesar US$50,65 miliar, sementara Vietnam mencatat US$35,9 miliar di 2017.  Akan tetapi, pertumbuhan realisasi investasi Indonesia tahun kemarin hanya 12,7%, sedangkan Vietnam mencatat pertumbuhan 44% di periode yang sama.

"Kami (Indonesia) ini sudah sangat terbiasa dengan rutinitas, diskusi yang bertele-tele, saling debat tidak rampung-rampung, prosedur yang ruwet dan menjelimet. Ini saya sampaikan karena izin masih ada yang tahunan, masih ada yang hitungannya bulan, minggu, sekarang perizinan itu hitungannya harus jam," tegas Kepala Negara dalam sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Senin (30/4).

Di samping itu, Jokowi menegaskan bahwa informasi di era saat ini bergulir dengan cepat sekali seiring maraknya penggunaan media sosial. Semakin cepat informasi bergulir, artinya semakin kencang pula perubahan metode dalam meningkatkan produktivitas.

Dalam hal ini, menurut Jokowi, Indonesia harus bisa mengimbangi perubahan itu dengan sistem birokrasi. Jangan sampai, perubahan yang terjadi secara global tidak mampu dimanfaatkan oleh Indonesia gara-gara birokrasi yang lamban.

"Dengan berkembangnya teknologi, maka potensi produktivitas akan tinggi. Sehingga, waktu menjadi komoditas yang mahal, dan musuh nomor satu adalah buang-buang waktu, ya (seperti) cara kerja yang bertele-tele, gaya yang menjelimet, rantai birokrasi yang panjang ini kuno dan buang waktu dan harus ditinggalkan," ujarnya.

Presiden mengatakan, saat ini kompetisi di dunia usaha bukan lagi antara pihak yang punya ukuran pasar kecil  versus yang besar. Namun menurut dia, saat ini persaingan terjadi antara pihak yang bisa mengadaptasi perubahan dengan cepat versus pihak yang lamban mengadopsi perubahan zaman.

Jokowi berharap, birokrat Indonesia bisa memahami ini agar Indonesia bisa bergerak menjadi maju. Jika tidak, maka ia khawatir Indonesia semakin tertinggal, bahkan dengan negara tetangga yang selama ini tidak pernah menjadi pesaing Indonesia seperti Laos dan Kamboja.

"Kalau perizinan masih bemringgu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, lupakan! Kalau mau maju, tidak akan (dengan cara seperti itu). Saya ingatkan kementerian dan lembaga jangan orientasi prosedur, namun kini orientasi kita adalah hasil," ujarnya. Jokowi.

Sistem Perizinan Terpadu

Pada bagian lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan peluncuran sistem perizinan online terpadu (online single submission-OSS) pada 20 Mei 2018, yang akan ditandai dengan penerbitan peraturan pemerintah mengenai OSS. "PP itu akan terbit beberapa hari sebelumnya, kemudian sistemnya akan berjalan. Tanggal 20 Mei," ujarnya.

Menurut Darmin, pekan depan pemerintah akan melancarkan uji coba sistem dan pelatihan terhadap satuan tugas di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Mayoritas pemda dan K/L di seluruh Indonesia sudah ada. Ini mundur-mundur terus juga karena menyiapkan dan membereskan semua perizinan di daerah. Gak gampang itu," ujarnya.

Darmin menjelaskan, dalam beleid tersebut juga terdapat regulasi yang akan mengatasi kendala-kendala perizinan di level pemda dan kementerian/lembaga. Setelah PP itu terbit, dia mengatakan pemerintah akan menyusun undang-undang super atau omnibus law.

Terkait dengan pemberlakuan OSS, Darmin meminta seluruh pemerintah daerah untuk melaporkan semua jenis perizinan investasi dan berusaha yang dimiliki sebagai tahap pertama layanan single submission. Sistem ini merupakan pembentukan sistem perizinan yang satu pintu dan selaras antara pusat dan daerah.

Darmin menyatakan, pelaporan perizinan tersebut juga harus diiringi dengan pembentukan satuan tugas single submission di setiap daerah. Hal itu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi terkait percepatan kemudahan berusaha di daerah.

"Setiap instansi baik di pusat maupun di daerah itu bertugas, berkewajiban untuk mengawal setiap investasi yang ada. Dimonitor, kemudian ada masalah dia bantu, atau kalau dia tidak bisa bantu, dia lapor ke instansi yang langsung berwenang," ujarnya.

Jokowi mengingatkan, hal yang paling mahal di dunia saat ini adalah waktu. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar seluruh birokrasi yang memakan banyak waktu segara dihilangkan. Dari sisi komoditas, benda paling mahal di dunia saat ini menurut Jokowi juga bukanlah emas tapi racun kalajengking. Namun, ini semua tak ada artinya dibanding waktu.

"Sekarang saya mau bertanya, apa komoditas yang paling mahal di dunia? Pasti banyak yang menjawab emas. Bukan emas. Ada fakta yang menarik yang saya dapat dari informasi bahwa yang paling mahal itu racun kalajengking Rp 145 miliar per liter. Ada lagi yang super mahal yaitu kaliifornium 252, harganya USD 27 juta per gram. Itu kurang leebih Rp 375 miliar per gram. Saya juga nggak ngerti barangnya. Ini paling mahal," ujarnya.

Namun, menurut dia, sebenarnya hal yang paling mahal di dunia adalah waktu. Jika dulu, sebelum teknologi berkembang seperti sekarang, waktu terasa berjalan lambat. Tetapi setelah muncul beragam alat hasil dari perkembangan teknologi seperti ponsel, waktu berjalan begitu cepat.

"Tapi yang paling mahal adalah waktu. Kita ingat coba, 30 tahun lalu berarti tahun 1988 waktu itu belum ada yang namanya handphone. Rasanya irama hidup ini pelan sekali dibanding sekarang. Dengan perkembangan teknologi, potensi produktivitas yang bisa mengisi waktu akan semakin tinggi. Karena banyak yang tidak memanfaatkan potensi produktivitas ini dan menggarapnya dengan baik," ujarnya.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan agar proses perizinan baik di pusat dan daerah harus bisa berjalan dengan cepat, tidak lagi melalui birokrasi yang panjang dan memakan banyak waktu. Sebab, jika tidak, maka Indonesia akan semakin tertinggal dibandingkan negara lain.

"Apa itu buang-buang waktu? Ya cara kerja kita yang bertele itu buang buang waktu, gaya kita yang jelimet, muter-muter buang-buang waktu. Rantai birokrasi yang panjang itu buang waktu. Rantai perizinan yang muter-muter itu juga harus ditinggalkan. Yang namanya rantai prosedur yang berbelit-belit itu juga waktunya sekarang ini kita tinggalkan," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa pengelolaan Perum Bulog memerlukan sosok yang tegas dan berani menanggapi penunjukan Budi Waseso sebagai Dirut Bulog. "Kita perlu orang yang tegas, orang yang berani, orang yang jujur," ujarnya.

Menurut Presiden, isu beras dan ketahanan pangan merupakan persoalan masyarakat yang harus dibenahi. Dengan ditugaskannya Budi Waseso di Bulog, Presiden berharap perbaikan perusahaan itu dalam memperbaiki masalah pangan.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Budi sebagai Dirut Perum Bulog menggantikan Djarot Kusumayakti. Hal itu dilakukan sebagai upaya penyegaran perusahaan dalam memperkuat peran perusahaan sebagai stabilisator harga pangan. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…