UOB Tawarkan Uang Damai Rp 25 Juta - Korban Debt Collector

NERACA

Jakarta – Pihak PT Bank UOB Indonesia diduga sempat menawarkan uang tutup mulut sebesar Rp 25 juta kepada nasabah kartu kredit korban debt collector. "Saya pernah dijanjikan dipertemukan dengan Presiden Direktur UOB Indonesia (Arman B Arief). Namun nyatanya hanya dipertemukan oleh bagian Legal. Dia tawarkan uang Rp 25 juta untuk tutup mulut ke media," kata Muji Harjo yang mengaku sebagai korban debt collector tersebut di DPR, Jakarta, 14/2

Muji menceritakan penganiayaan terhadap dirinya terjadi pada 13 Mei 2010 oleh debt collector UOB Indonesia, karena Muji belum sanggup melunasi pembayaran. Padahal di 27 Oktober 2009 telah menyerahkan sepeda motor Yamaha jenis Vega-R sebagai jaminan atas utangnya sejumlah Rp 12 juta ke pihak debt collector.

Atas penganiayaan ini, Muji harus dirawat selama tiga hari di RS Borromeus Bandung, dengan menghabiskan uang Rp 3,3 juta. Atas dasar inilah ia menulis surat tertulis kepada Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan kepada media melalui surat pembaca.

Lebih jauh Muji juga melaporkan tindakan ini ke Polsek Sumur Kota, Bandung. Secara bersama-sama Muji bersama pengacaranya, Sonny Singal,SH mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Dalam materi gugatan, Muji memasukan uang ganti rugi materil sejumlah Rp 3,3 juta yang merupakan biaya pengobatan di RS Borromeus, serta ganti rugi immateril Rp 10 miliar. "Untuk Rp 10 juta bersifat immateril, karena sudah ada kerugian waktu, psikis," papar Sonny Singal yang mewakili Muji.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur UOB Indonesia Arman B. Arief membuat alibi yang berbeda. Usai kejadian tersebut, pihaknya telah menyodorkan jalan damai dengan menawarkan uang ganti rugi Rp 73,3 juta. "Ini untuk biaya pengobatan di Borromeus Rp 3,3 juta. Yang Rp 70 juta untuk ongkos yang akan datang. Namun tawaran kami tidak bisa diterima. Saya dapat info katanya juga ada tuntutan Rp 10 miliar secara perdata," tambah Arman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengakui Komisi XI DPR RI meminta pertanggungjawaban UOB Indonesia atas kasus tersebut. "Jadi kita panggil Direksi Bank UOB terkait kekerasan debt collectornya yang berakibat negatif kepada nasabahnya yaitu Muji Harjo kasus yang di Bandung serta Budi kasus yang semarang," ujarnya

Menurut Harry, pada prinsipnya pemukulan yang dilakukan oleh debt collector adalah tanggung jawab bank. DPR juga akan meminta sikap tegas BI atas hal itu. "Pertemuan dilakukan hari ini Jam 14.00 di Komisi XI," katanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Hotel Syariah Solo Tawarkan Perawatan Kecantikan Syariah

Hotel Syariah Solo telah menawarkan Spa sebagai pelayanan perawatan kecantikan, kesehatan kebugaran berkonsep syariah kepada para tamu yang menginap lebih…

Proyeksi Kebutuhan Gula Industri 3,6 Juta Ton di 2018

NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto memperkirakan konsumsi gula mentah untuk kebutuhan industri mencapai 3,6 juta…

DWGL Kejar Produksi 8 Juta Ton Batu Bara - Pasok Permintaan PLN

NERACA Jakarta – Resmi mencatatkan saham perdananya di pasar modal pada perdagangan Rabu (13/12), PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

NPF Bank Syariah Diprediksi Membaik di 2018

  NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) perbankan syariah dapat lebih baik…

BTN Buka Cabang di Pematang Siantar

      NERACA   Medan - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berkomitmen untuk menjangkau masyarakat yang ingin memiliki…

CIMB Niaga Andalkan Rekening Ponsel - Remitansi Antar Negara

    NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam Uji…