BUWAS SIAP BERANTAS KARTEL PANGAN - Ombudsman: Data Pangan Harusnya Satu Pintu

Jakarta-Ombudsman RI meminta kepada pemerintah agar data pangan di Indonesai masuk melalui satu pintu. Pasalnya, selama ini sering ada perbedaan data yang dimiliki Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog dalam merilis data tersebut di dalam negeri. Sementara itu, Dirut Bulog yang baru Budi Waseso (Buwas) berkomitmen memberantas mafia kartel beras yang suka mempermainkan harga komoditas strategis itu.

NERACA

Menurut Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty, Ombudsman sudah memberikan saran kepada pemerintah kembalikan otoritas data pangan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Undang-Undang Statistik. "BPS memiliki otoritas, dikembalikan ke sana jadi data itulah yang resmi pasti yang kemudian harus menjadi pegangan bagi semua," ujarnya dalam diskusi “Ketahanan Pangan Jelang Lebaran” di Jakarta, Sabtu (28/4).

Pemerintah juga harus dapat mengambil tindakan dengan adanya perbedaan data pangan ini. Ini dimaksudkan agar masyarakat dan para petani dapat menerima informasi yang tepat. Dengan demikian, tidak ada lagi simpang siur mengenai perbedaan data.

"Buatlah aturan yang jelas, aturan main, regulasi. Kedua berorientasi kepada kepentingan publik. Kita punya semua kecurigaan-kecurigaan mendekati 2019. Harus dibuktikan dengan fakta dan data sehingga masyarakat merasakan petani pun ikut merasakan," ujarnya.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Perum Bulog telah menjalin kerja sama dengan BPS terkait penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data dan indivasi di bidang pangan. Kerja sama tersebut bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling bertukar indivasi yang saling mendukung dan dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penugasan pemerintah.

Dalam kerjasama itu juga meliputi nota kesepahaman antara lain penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan informasi statistik di bidang pangan.

Kemudian pemanfaatan data dan informasi statistik di bidang pangan. Selain itu, pengembangan sistem informasi statistik di bidang pangan, serta dukungan fasilitas serta peralatan analisa mutu pangan.

Sehari sebelumnya, Dirut baru Perum Bulog Budi Waseso berjanji akan menjaga pasokan dan kestabilan harga bahan pangan. "Mendekati puasa, yang penting sekarang ketersediaan barang dan kestabilan harga. Kita perlu terus memperhatikan supply (penawaran) dan demand (permintaan)," ujar Budi Waseso yang biasa disapa Buwas itu setelah pelantikan dirinya di Gedung Kementerian BUMN, Jumat (27/4).

Buwas mengatakan, pada awal masa kepemimpinannya, dia akan memetakan ke dalam dan melihat ke dalam untuk mengetahui seperti apa kondisi Bulog. "Saya berharap satgas pangan terus fokus mendukung agar demand dan supply tetap stabil," ujarnya.

Dia juga berkomitmen untuk memberantas mafia beras yang suka menimpun dan mempermainkan harga. "Pasti [berantam mafia beras]. Beras itu masalah perut masyarakat. Harapan saya tidak ada yang mempermainkan dan main-main dengan masalah itu. Itu dosa besar dalam agama," tutur Buwas.

Dia yang menggantikan pejabat lama Djarot Kusumayakti, mengaku akan menindak pihak-pihak yang berlaku curang dalam distribusi pasokan pangan di Indonesia. "Itu pasti (tegas). Karena begini saya sampaikan, beras khususnya, itu masalah perut. Jadi, tidak ada yang boleh memainkan perut orang Indonesia," ujarnya.

Terlebih, Budi dikenal sebagai sosok yang tegas karena berangkat dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).  “Kan saya juga dari penegak hukum, jadi harus ditertibkan. Harus," tegasnya.

Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui secara rinci apa penyebab utama persoalan distribusi persoalan pangan di Indonesia. Karena itu, Buwas akan terus berdiskusi dengan mantan dirut lama Djarot Kusumayakti untuk mengetahui seluk beluk masalah pangan.

Buwas menyadari pihaknya harus segera bergerak cepat untuk mengamankan pasokan pangan untuk kebutuhan bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara jumlah ketersediaan dan kebutuhan di masyarakat, serta menjaga kestabilan harga pangan, khususnya beras.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menunjuk mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso sebagai Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik (Bulog), menggantikan Djarot Kusumayakti.

Budi Waseso berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).  semenjak lulus dari Akamedisi Kepolisian sejak tahun 1984. Sejak itu, dia meniti karier kepolisian hingga akhirnya menduduki Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, sebuah lembaga di bawah bagan Polri yang memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka. Buwas juga dikenal tegas saat menjabat Kepala BNN di waktu lalu.

Komentar DPR

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Roem Kono menyambut baik penunjukan Budi Waseso sebagai Dirut Perum Bulog oleh Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menggantikan Djarot Kusumayakti. Dia menilai purnawirawan jenderal Polri itu sebagai orang yang tepat memegang Bulog untuk memberantas mafia beras karena rekam jejaknya saat menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Perlu tokoh yang tegas untuk memberantas mafia beras yang belakangan ini sangat aneh, padahal kita sudah swasembada beras dan lagi panen beras tetapi harga beras masih tetap tinggi," ujarnya.

Roem pun berharap Buwas dapat menyelesaikan segala persoalan pangan pasokan dan kestabilan harga bahan pangan, terutama menjelang bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. "Ini angin segar untuk stabilitas harga beras, menjelang bulan puasa dan Idul Fitri," tutur dia.

Roem menyatakan DPR yakin di bawah kepemimpinan Buwas, Bulog dapat mendukung stabilitas pangan di tanah air. "Momentum dalam rangka mendukung kestabilan pangan dimasa yang akan datang," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas N. Zubir meminta Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso agar berani bersuara. "Selama ini cuma diam saja, tapi harus berani bersuara di media," ujarnya seperti dikutip laman CNNIndonesia.com, Sabtu (28/4).

Selama ini, menurut dia, Dirut Bulog tidak pernah mau bersuara jika memang mendapati adanya kerugian negara yang disebabkan oleh para kartel. Padahal, lanjutnya, Bulog sebenarnya bisa menyampaikannya kepada Menteri Perdagangan (Mendag) untuk kemudian nantinya Mendag mengambil sikap.

"(Bulog) sebagai stabilisator harus begini, makanya Mendag harus bisa melakukan sesuatu, jadi jangan diam saja," ujar Inas.

Di sisi lain, Inas menuturkan Bulog memang tidak memiliki kewenangan untuk menumpas para kartel. Namun, menurut Inas setidaknya Bulog bisa memberikan masukan kepada Mendag. Inas pun mengimbau Buwas untuk tak takut menyampaikan berbagai masukan maupun kritik kepada Mendag guna menjaga stabilitas logistik di Indonesia.

"Secara teknis kan di Mendag, masalah korporasi di BUMN, tapi kan teknisnya ada di Mendag, dan dia tidak perlu takut karena yang mengangkat dan memecatnya ada di Kementerian BUMN," ujarnya.

Lebih dari itu, dia tidak mempersoalkan soal latar belakang Buwas yang tidak memiliki pengalaman di bidang korporasi, sebab sebagai pejabat bintang tiga di Polri Buwas memang hanya bertugas di lingkungan kepolisian saja.

Kendati demikian, menurut Inas, mantan Kepala BNN itu tidak akan menemui kendala untuk mempelajari bidang korporasi. Karena, kata Inas, di kepolisan pun juga ada manajerial yang tak jauh beda dengan di korporasi. "Dari manajerial di kepolisian ke korporasi cepat, karena dua-duanya sama-sama badan, BNN badan, Bulog juga badan," ujarnya. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…