Jakarta - Maraknya praktik pungutan liar (Pungli) atau sering juga disebut sebagai biaya siluman dalam kegiatan perekonomian di Indonesia ternyata berdampak membengkaknya biaya logistik, yang pada gilirannya melemahkan daya saing logistik nasional. Adalah wajar jika kalangan pengamat menilai, proses produksi yang tidak efisien akibat pengaruh biaya-biaya siluman di sektor industri dan perdagangan telah menggerogoti kinerja dunia usaha nasional.

NERACA

Kepala Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (LP3I) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Prof. Dr. Didiek J. Rachbini menilai,  pungutan liar terutama di tingkat birokrasi, telah menggerogoti kinerja industri dan dunia usaha. Masalah pungutan liar yang masih marak di berbagai instansi dan lembaga negara, ternyata menjadi hambatan utama bagi pelaku industri untuk tumbuh dan berkembang.

“Itu karena siluman-siluman itu. Pertama yang harus diselesaikan di instansi kepolisian. Riset kami menunjukan biayanya sangat besar, bisa mencapai 48%,” ujarnya pada acara diskusi “Masalah Logistik Nasional” di Jakarta, Selasa (14/2).

Lebih jauh Didiek menyesalkan adanya ambivalensi sikap pemerintah untuk membenahi persoalan pungli yang dihadapi dunia usaha. “Padahal, uangnya lari ke oknum. Bukan atas nama lembaga,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah segera memperbaiki persoalan tersebut agar beban perusahaan menjadi ringan. Dia mengatakan, perlunya reformasi birokrasi juga mutlak dilakukan. Birokrasi yang korup menyebabkan perizinan panjang dan sarat pungutan liar. Hal ini terjadi mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Sementara investor perlu standar baku yang terukur dan pasti. “Sekarang ini, momentum bagus, pasar bagus, tapi pemerintah dan birokrasinya yang tidak bagus,” katanya.

Dia mencontohkan negara China yang menjalankan mekanisme untuk bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju dengan adanya insentifnya. Namun, hal itu juga harus dibarengi dengan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Pertanyaannya, apakah insentif itu bisa menarik. Insentif bukan satu-satunya. Yang lebih penting adalah infrastruktur. Dari hasil survei terhadap investor Jepang di Indonesia, misalnya persoalan yang paling dikeluhkan adalah infrastruktur listrik. Daya saing infrastruktur. Indonesia termasuk yang rendah dibandingkan negara-negara lain," kata Didiek.

Sulit Diterapkan

Di tempat yang sama, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengatakan, biaya logistik tinggi selain akibat infrastruktur yang tidak memadai ditambah juga dengan pungutan resmi maupun liar. Sehingga, upaya untuk menekan biaya logistik agak sulit diterapkan.

Dia mencontohkan biaya yang timbul di terminal lingkungan pelabuhan Tanjung Priok, biaya resmi saat ini sudah sangat mahal dan meningkat secara progresif dari 200% hingga 500%. “Belum lagi biaya tidak resmi yang harus dikeluarkan setiap proses muat barang kontainer,” ujarnya.

Ina menjelaskan, hal ini terjadi dikarenakan regulasi logistik yang tidak terpadu, terjadinya tumpang tindih antara peraturan pusat dengan daerah, sehingga timbul maraknya pungutan resmi di berbagai daerah. Belum lagi, lanjut dia, masih maraknya praktek pungutan liar yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi pada kegiatan-kegiatan di sektor industri. “Tentunya ini dapat menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, akhirnya dapat menyebab turunnya daya saing Indonesia,” ujarnya.

Menurut Ina, diperlukan evaluasi kembali untuk hal-hal yang selama ini menjadi beban biaya logistik. “Contohnya penghilangan peraturan daerah yang meningkatkan ongkos logistik, standarisasi umur kendaraan, keamanan, dan keselamatan, standarisasi kompetensi SDM logistik, dan perlu adanya undang-undang logistik,” jelasnya.

Sementara itu, di mata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, selama ini kalangan pengusaha mengaku masih menemukan sejumlah persoalan dalam hal logistik dan distribusi yang membebani produksi.

Persoalan itu adalah masalah jembatan timbang yang tidak transparan dan banyak pungutan liar. Harapan besar Natsir terhadap pemerintah agar dapat memberikan insentif terhadap pengadaan alat angkut karena hal ini sudah sangat mendesak. “Juga masalah premanisme dan retribusi, Penertiban biaya bongkar muat mau dihapus atau dilegalkan, karena jauh lebih besar biaya opersional per hari dibandingkan insentif pemerintah,” ujarnya.

Natsir menjelaskan, tingginya biaya logistik dapat berdampak pada rendahnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selama ini produk Indonesia masih sulit bersaing dengan produk sejenis dari negara lain, karena barang-barang tersebut diproduksi dengan biaya mahal.

Pasalnya biaya logistik di Indonesia saat ini, lanjut Natsir, masih mencapai 15% yang sangat mempengaruhi biaya produksi termasuk harga di konsumen. Angka ini tak kunjung turun bahkan cenderung terus naik. “Bagaimana biaya logistik bisa menurun dari 15% menjadi 10% di 2015 saat berlangsungnya masyarakat ekonomi ASEAN. Biaya 15% itu belum termasuk pungutan liar, kalau dihitung sampai 30%,” katanya.

Natsir juga menjelaskan, dengan masih tingginya biaya logistik mengakibatkan mahalnya biaya produksi di negeri ini, rata-rata mencapai 30% dari biaya produksi. Akibatnya biaya logistik yang tinggi ini, menyerap 24% dari total produk domestik bruto (PDB). “Sementara di negara lainnya seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan China, biaya logistik sudah dapat ditekan hingga mencapai 10%. Biaya logistik di Indonesia terhitung masih tinggi membuat daya saing pelaku bisnis mandek,” tambahnya. novi/munib