Pengamat: Jokowi Mampu Atasi Kampanye Negatif

NERACA

Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia Silvanus Alvin menilai Presiden Joko Widodo adalah sosok yang mampu mengatasi berbagai kampanye negatif yang ditujukan kepada dirinya.

"Saya melihat Jokowi sadar akan posisinya sebagai petahana. Dalam pengamatan saya, ia tahu menempatkan posisinya dalam menghadapi kampanye negatif," ujar Alvin di Jakarta, Jumat (27/4).

Ia mengatakan tidak sedikit kampanye negatif yang ditujukan kepada Jokowi. Misalnya soal tagar #2019gantipresiden, isu PKI, pembagian sertifikat tanah yang disebut sebagai pembohongan publik, hingga isu serbuan tenaga kerja asing. Namun, kata dia, Jokowi mampu merespons semua itu dengan baik.

"Terkadang ia membiarkan saja kampanye negatif yang ditujukan kepadanya. Kadang ada pula yang ia komentari sebagai wujud ketegasan menghadapi persoalan," ujar dosen komunikasi politik Universitas Bunda Maria itu.

Ia memandang setidaknya ada tiga gaya komunikasi politik yang diterapkan Jokowi dalam merespons kampanye negatif.

Pertama, "counter-imaging" atau kontra pencitraan. Dalam hal ini apabila ada kampanye negatif, Jokowi bersama tim medianya maupun relawan berusaha untuk mengirim pesan-pesan positif ke masyarakat."Misalnya, pesan berupa keberhasilan-keberhasilannya dalam membangun wilayah luar Indonesia," ujar Alvin.

Kedua, "denial" atau bantahan. Contohnya, kata Alvin, salah satu kampanye negatif terkait isu PKI yang pernah menyerang Jokowi dan sekarang berusaha digulirkan kembali."Pada awalnya, Jokowi enggan merespons. Namun, pada 6 Maret 2018 lalu, Jokowi memberikan bantahan dengan menegaskan bahwa dirinya lahir pada 1961, sedangkan PKI dibubarkan 1965, sehingga tidak mungkin dirinya yang masih balita pada saat itu terkait dengan PKI," kata dia.

Ketiga, "counterattack" atau serangan balik. Menurut Alvin, bila diibaratkan dengan seorang petinju, Jokowi mampu menerapkan gaya Muhammad Ali."Jokowi seperti Muhammad Ali, dia bisa menghindari kampanye negatif lawan bak kupu-kupu menari, dan menyerang balik seperti lebah. Misalnya kampanye negatif tentang beban utang luar negeri Indonesia sebesar Rp4 ribu triliun yang terus 'digoreng' lawan politiknya, Jokowi berani menyerang balik dengan mengajak beradu data," ucap dia.

Alvin menekankan kampanye negatif memang tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab jika dibiarkan isunya akan semakin liar dan sulit diatasi. Namun diperlukan kejelian untuk menentukan kapan harus mengklarifikasinya.

"Bila sedikit-sedikit membantah suatu isu, maka akan dianggap defensif atau kampanye negatif tersebut benar adanya oleh publik. Di sini Jokowi merespons isu PKI di momen yang tepat sehingga dampaknya positif kepadanya," kata dia.

Lebih jauh Alvin menilai kampanye negatif memang sering digunakan seseorang atau kelompok untuk mengerdilkan reputasi maupun kapabilitas lawan politik. Ant