NERACA

Depok - Kebijakan nasional yang melakukan moratorium proyek indrastruktur, berakibat fatal bagi Kota Depok yang sejak 2015 Walikotanya tidak mau melanjutkan berbagai infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta lingkungan hidup. Bahkan banyak sektor lainnya seperti Pariwisata, Perdagangan dan Jasa juga tidak dilanjutan peningkatan pembangunannya. Kondisi ini tampaknya dimoratorium oleh Walikota Nur Mahmudi dan sampai memasuki tahun ketiga Kota tahun ketiga Kota Depok dipimpin Walikota Dr.K.H.M.Idris Abdul Shomad MA di Hari Jadi ke-19 Kota Depok pada 2018 ini. Demikian hasil rangkuman berbagai keterangan diliput Neraca hingga kemarin (26/4).

Apalagi Infrastruktur transportasi seperti Terminal, Jalan Tembus dari Timur ke Barat, Jalan Tol, Kelanjutan tol dan arteri Depok Antasari dan Cinere Jagorawi tak ada kelanjutan. Proyek rintisan Cinere Jagorawi Yang telah dibangun sampai akhir 2018! Ternyata sampai sekarang tak dilajutkan. Dibiarkan berhenti sampai Jalan Margonda saja.

Begitu pula mega proyek Terminal Terpadi Margonda, dihancurkan sejak akhir kepemimpinan Walikota Nurmahmudi pada tahun 2015. Padahal terminal itu sudah dirintis dan dibangun keberadaannya sejak Depok Dijadikan kota Satelit dengan dibangunnya Perumnas Pertama di Indonesia tahun 80-an.

Kondisi terminal yang banyak terkait dengan pelaku ekonomi dan arus lalu lintas perekonomian kota, saat ini kondisinya sangat menyedihkan mirip terminal bayangan yang ada di kampung pelosok desa. Terminal ini diserahkan proyeknya kepada Pihak swasta pembangunan dan pengelolaannya (Pt. Andhika Investama). Kemudian, sejak dihancurkan swtwlah ada penanda tangan kontrak MoU. Kerjasama ini disepakati selama 25 tahun dan Pemkot Depok setiap tahunnya hanya dapat kompensasi Rp1 miliar sebagai PAD dari Retribusi terminal. Padahal sebelumnya PAD bisa diperoleh sekitar Rp5 miliar dari berbagai sumber PAD yang ada di terminal yang belum dihancurkan.

Mega proyek triliunan rupiah ini, pada periode Walikota pertama H.Badrul Kamal, telah dirintis sejak 2012 sebagai Terminal Modern yang megah dan lengkap serta memiliki interkoneksi dengan stasiun KA, pusat perdagangan dan jalan protokol utama di Kota Depok. Bahkan juga terkoneksi dengan kawasan Universitas Indonesia. Apa yang mebuat proyek ini tidak dilanjutkan bahkan dbiarkan hancur, akibat lah pimpinan daerah yang tak mau melanjutkannya dalam 14 tahun terakhir.

Infrastruktur ekonomi lainnya seperti Pasar Tradisional, juga saat ini berkurang jumlahnya. Dari awal kota Depok berdiri ada 7 pasar tradisional. Sekarang hanya tinggal 2 pasar yang masih beroperasi dikelola Pemkot Depolk. Selebihnya dikelola swasta dan lainnya ada yang terbengkalai tidak berlanjut rehablitasinya.

Sehingga, PAD dari retribusi pasar dan pusat pelayanan publik transaksi jual beli masyarakat Depok dihilangkan. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jadi tidak terpantau dan terkendali secara transparan. Bahkan berapa besar yang sudah masuk dari pihak ketiga ke Pemkot Depok, sulit dipantau dan secara terbuka. Apalagi investornya suidah memasuki tahun keepat masih belum ada pembangunan yang memadai.

Kedua Walikota periode 14 tahun terakhir ini (Nur Mahmudi Isma'il dan Mohammad Idris Abdul Shomad), tampaknya lebih suka mendorong pasar modern yang nota bene dimiliki konglomerasi. Akibatnya banyak pedagang UMKM bangrut dan sektor informal kehilangan pekerjaan dan usaha mandirinya.  

Tampaknya masih ada pejabat Pemkot Depok akan berupaya berjuang untuk kembali prioritaskan pembangunan bidang infrastruktur. "Hal ini penting mengingat pembangunan infrastruktur dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan bidang lainnya di Kota Depok," ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Depok Ir. Herman Hidayat MT. dasmir ‎