NERACA

Jakarta – Untuk menggenjot penangkapan ikan di Indonesia, pemerintah saat ini mengupayakan moderinisasi kapal nelayan yang masih sangat sederhana. Pasalnya sebagian besar kapal nelayan di kawasan perairan Indonesia harus dimodernisasi karena hampir seluruh kapal nelayan berukuran kecil atau di bawah 30 gross ton (GT).

"Kurang dari 5% dari jumlah armada yang berukuran lebih dari 30 GT," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, saat membuka acara peluncuran dan bedah buku "Modernisasi Armada Perikanan" yang digelar di Jakarta, Selasa.

Menurut Cicip, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya produktivitas perikanan tangkap di Indonesia sehingga jumlahnya dinilai hanya sekitar sepertiga dari produktivitas yang dilakukan oleh China. Apalagi, ujar dia, pendataan yang dilakukan oleh sejumlah instansi terkait di Indonesia kerap bertentangan satu sama lain sehingga tidak mudah didapatkan data yang jelas dan pasti.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengawasi ketat program bantuan kapal yang selama ini dinilai sejumlah pihak menimbulkan masalah antara lain karena dianggap tidak tepat sasaran. Namun, kata Cicip, pihaknya  juga akan memperbaiki desain atau rancangan kapal serta menentukan galangan yang baik,karena selama ini program bantuan kapal lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah.

Selain itu, lanjutnya, KKP juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses tender terkait program bantuan kapal yang selama ini juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah. "Kami tidak mau lagi bantuan yang kami berikan tidak tepat sasaran," katanya.

Cicip juga mengakui bahwa program bantuan kapal itu juga ada yang dilakukan oleh kelompok nelayan, tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan para pengusaha sebagai pihak penyedia dana. Cicip menjelaskan program bantuan kapal akan diberikan lebih banyak kapal berukuran di bawah 30 GT khususnya untuk wilayah Indonesia timur.

Senada dengan Cicip, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Deddy Sutisna mengatakan, hampir seluruh kapal perikanan tangkap berukuran di bawah 30 GT. "Dari hampir 500.000 armada kapal perikanan tangkap, kapal yang berada di bawah 30 GT hampir 98%," kata Deddy.

Dengan demikian, ujar dia, hanya sekitar 2% dari armada kapal yang dapat beroperasi di lautan 12 mil ke atas atau dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE). Karenanya, ia mengemukakan hal yang harus diperhatikan selain rasionalisasi adalah melakukan modernisasi kapal, bukan hanya ukuran tetapi juga dalam teknologi atau alat penangkapan ikan. Deddy memaparkan, teknologi atau alat penangkapan ikan yang paling baik adalah perangkat yang tidak hanya produktif tetapi juga dapat ramah kepada lingkungan di sekitar. 

Kecanduan Impor

Di tempat yang sama, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa Indonesia jangan sampai kecanduan impor ikan karena banyak potensi perikanan, terutama di sektor budi daya perikanan, yang lebih dapat dioptimalkan. "Kita mesti mewaspadai bahaya kecanduan impor," kata Rokhmin Dahuri di Jakarta, Selasa.

Namun, ujar Rokhmin, untuk menghentikan importasi, pihak pembuat kebijakan juga harus memiliki data yang akurat terlebih dahulu. Dia menyatakan ketidaksetujuannya dengan analisis kebutuhan impor hasil perikanan 2012 bahwa prediksi jumlah produksi hanya sebesar 9,2 juta ton, yakni 5,4 juta ton untuk produksi perikanan tangkap dan 3,76 juta ton untuk produksi perikanan budi daya.

Menurut dia, seharusnya perkiraan jumlah produksi untuk perikanan tangkap mencapai 6 juta ton, sedangkan prediksi jumlah produksi untuk perikanan budi daya seharusnya bisa mencapai 5 juta ton. "Potensi sektor budi daya perikanan di Indonesia mencapai 58 juta ton," ujarnya.

Bila perkiraan jumlah produksi hasil perikanan Indonesia mencapai 11 juta ton, jumlah tersebut dinilai dapat menutupi total kebutuhan konsumsi dan unit pengolahan ikan (UPI) pada tahun 2012 yang diperkirakan 9,81 juta ton. Sebelumnya, impor hasil perikanan pada tahun 2012 diperkirakan meningkat hingga sebesar 35,5%, yaitu dari sebanyak 0,45 juta ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,61 juta ton pada tahun 2012.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, dalam rapat kerja yang dilakukan dengan Komisi IV DPR memaparkan prediksi kebutuhan impor hasil perikanan pada tahun 2012 sebesar 0,61 itu diperoleh dari pengurangan prediksi produksi sebesar 7,68 juta ton dengan total prediksi kebutuhan konsumsi dan UPI yang mencapai 9,81 juta ton.

Sementara analisis kebutuhan impor hasil perikanan pada tahun 2011 atau tahun sebelumnya adalah sebesar 0,45 juta ton yang diperoleh dari pengurangan produksi sebesar 7,57 juta ton dengan total kebutuhan konsumsi dan UPI yang ketika itu hanya mencapai 8,53 juta ton. Prediksi produksi pada tahun 2012 itu terbagi atas 5,44 juta ton produksi perikanan tangkap dan 3,76 produksi perikanan budi daya.

Diperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku UPI dari 0,96 juta ton pada tahun 2011 bakal meningkatkan menjadi 2,13 juta ton pada tahun 2012. Angka melonjaknya kebutuhan itu diperoleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah berkonsultasi dengan sejumlah pihak seperti Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (Appikando).