YLKI : Masalah Kartu Kredit Masuk 3 Besar

NERACA

Jakarta---Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan observasi terhadap sejumlah layanan kartu kredit yang beredar di Indonesia. "Kami sedang memeriksa sejumlah laporan yang masuk mengenai permasalahan kartu kredit yang dialami sejumlah konsumen jasa bank pengelola kartu tersebut," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo, yang tidak mau menyebutkan sejumlah nama bank penyedia kartu tersebut.

Menurut Sudaryatmo, YLKI sedang mengolah data yang diterima dan melakukan klarifikasi kepada bank terkait selain juga meninjau regulasi, pengaduan dan hal lain yang diperlukan untuk menjadi bahan penilaian. "Kebanyakan pengaduan di antaranya konsumen yang dirugikan dari awal kontrak yang kami sebut `unfair contract` dimana tertulis `konsumen tunduk pada peraturan yang sudah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari`," ucapnya

Selain itu dia menjelaskan, di beberapa kontrak kartu kredit terdapat klausul baku yang menjelaskan konsumen memberi kuasa kepada pihak bank untuk menggunakan data nasabah baik untuk keperluan bank maupun keperluan pihak ketiga. "Itu yang harus diperjelas dan memang pengaduan jasa keuangan dalam tiga tahun terakhir masuk dalam daftar tiga besar," paparnya

Sudaryatmo menjelaskan masalah yang diadukan kebanyakan tentang pembobolan kartu kredit, perlindungan kartu kredit terhadap orang yang menyalahgunakan dan hal lain terkait perlindungan bank bagi kartu yang hilang maupun adanya aliran dana yang tidak sah.

Dikatakan Sudaryatmo, YLKI akan meluncurkan laporan hasil observasi tersebut pada Maret yang bersamaan dengan Hari Hak Konsumen Dunia yang bertema jasa pelayanan keuangan. "Memang pengaduan jasa keuangan tidak hanya banyak terjadi di Indonesia melainkan di Malaysia, Hongkong, India dan Amerika Serikat juga tinggi," jelas Sudaryatmo. . **cahyo

BERITA TERKAIT

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

Ombudsman Soroti Biaya Transaksi Kartu Debit

      NERACA   Jakarta - Ombudsman RI menyoroti pembebanan biaya transaksi kartu debit di "electronic data capture" (EDC)…

Pelayanan Publik Dinilai Masih Buruk - YLKI NILAI KENAIKAN TARIF TOL TIDAK ADIL

Jakarta- Hasil survei dan observasi Ombudsman RI mengungkapkan, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan masih buruk. Sementara…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Sepakati Kerangka LCS dengan Malaysia dan Thailand

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyepakati kerangka "Local Currency Settlement" (LCS) secara bilateral dengan Bank Negara…

Dirut BTN Tegaskan IKA Undip Siap Dukung Program Pemerintah - Terpilih Ketua IKA UNDIP

  NERACA Semarang - Ikatan Alumni Keluarga Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunannya seperti infrastruktur…

Pemberdayaan Ekonomi, Bank Muamalat Gandeng Baznas

      NERACA Langkat - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan…