Pemerintah Klaim Tenaga Kerja Asing Masih Terkendali

NERACA

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia per akhir 2017 masih terkendali sehingga tidak perlu dikhawatirkan. "Jumlah TKA di Indonesia dari berbagai negara ada sekitar 85.000 orang, sampai akhir 2017," kata Hanif Dhakiri ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/4).

Hanif sepakat dengan pernyataan bahwa Indonesia saat ini diserbu tenaga kerja asing (TKA) merupakan pernyataan politis. "Faktanya TKI kita yang menyerbu negara lain, di Hong Kong saja ada 160.000 orang," katanya. Ia menyebutkan jumlah TKA China di Indonesia sebanyak 24.000 orang. "Kalau 160.000 orang sama 24.000 orang, siapa menyerbu siapa," katanya.

Ia menganalogikan jika di satu ruangan ada 1.000 orang dan hanya satu orang asing, yang 999 orang apakah terancam. "Kalau kondisinya seperti itu ya memang politis," katanya. Sementara itu terkait keberadaan TKI di Hong Kong, Hanif mengatakan Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas perlindungan Pemerintah Hong Kong kepada mereka.

"Pemrintah Hong Kong terus meningkatkan kualitas perlindungan terhadap tenaga kerja migran kita melalui amandemen aturan yang ada di sana," katanya. Ia menyebutkab Presiden meminta perlindungan itu terus ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya masalah TKI di Hong Kong. Hanif juga menyebutkan Hong Kong memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menempatkan tenaga kerjanya terkait dengan kondisi negara itu yang mulai masuk masyarakat menua.

"Hong Kong sedang masuk aging society, masyarakat menua sehingga kebutuhan akan tenaga perawat orang tua juga meningkat. Ini akan kami tindak lanjuti bekerja sama dengan Konjen RI Hong Kong dan instansi lain," kata Hanif.

Data Berbeda

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menampik pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, soal tenaga kerja asing di Indonesia. Said mengklaim memiliki data yang berbeda terkait jumlah pekerja migran. Said mengatakan perbedaan data itu terjadi karena perbedaan persepsi. Menurut dia, Hanif menyebut jumlah TKA sekitar 85 ribu orang pada akhir 2017 hanya berdasarkan pada mereka yang terdaftar.

"Pemerintah mengumumkan ada 85 ribu TKA. 34 ribu diantaranya adalah TKA China, itu betul tapi itu kan data yang skillworkers (punya keahlian)," kata Said. Said menyatakan data milik Hanif belum lengkap. Sebab menurut dia masih ada banyak TKA yang tidak terdaftar, atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yakni pekerja migran yang tidak memiliki keahlian. "Tenaga kerja buruh kasar China di KSPI datanya 157 ribu orang," kata dia.

Menurut Said, sebelum adanya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA, sudah banyak buruh migran yang tidak sesuai aturan datang ke Indonesia. Awalnya, para TKA itu datang dengan tujuan berwisata. Namun kemudian, para pelancong itu malah bekerja di Indonesia. Oleh karena itu, Said mendesak pemerintah melakukan pendataan rinci serta penindakan terhadap TKA yang tidak sesuai dengan peraturan. Penerbitan Perpres, menurut Said, tidak memberikan jaminan kepada tenaga kerja Indonesia.

BERITA TERKAIT

ASM Bayar Klaim Akibat Gempa Lombok di Bali

PT Asuransi Sinar Mas (ASM) atau Simas membuktikan komitmen pelayanan terbaik melalui pembayaran klaim akibat bencana gempa bumi yang terjadi…

Banggar DPRD Sukabumi : Pemkot Masih Lemah Dongkrak PAD

Banggar DPRD Sukabumi : Pemkot Masih Lemah Dongkrak PAD NERACA Sukabumi - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi menilai Pemerintah…

Jurus Pemerintah Antisipasi Pelemahan Rupiah

  Oleh : Zaki Walad, Mahasiswa IAIN Pekalongan   Menjelang berakhirnya masa Pemerintahan Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia dapat diakui…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Inalum Sebut Negosiasi dengan Freeport Belum Selesai

      NERACA   Jakarta - Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan negosiasi PT…

Pemerintah Minta Pemda Miliki Data RTLH dan Kawasan Kumuh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memiliki data…

Kerap Mogok, LRT Palembang akan Dievaluasi Menyeluruh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional LRT Palembang, Sumsel menyusul kejadian berhenti…