Penggunaan Fiskal Diminta Tepat Sasaran

NERACA

Jakarta--- Pemerintah diminta memperhatikan jumlah subsidi yang terlalu besar pada APBN. Karena ini merupakan “kelalaian” kebijakan pemerintah. Padahal seharusnya pemberian subsidi demi menjaga keseimbangan antara penyesuaian harga agar masyarakat terhindar dari kenaikan harga yang berlebihan. “Tetapi, pada saat yang sama sumber daya fiskal APBN tidak dibiarkan boros dan hilang sia-sia karena subsidi yang salah arah,” kata Ketua Umum Yayasan Paramadina, Didik J Rachbini kepada wartawan di Jakarta,14/2

Menurut Didik, beban subsidi yang terlalu besar dalam APBN bisa menyebabkan peran negara menjadi tak optimal. Sehingga tak bisa mensejahterakan rakyat. Karena itu perlu mencari solusi agar APBN tidak terlalu dibebani dengan tujuan mengefisienkan perekonomian Indonesia. “Karena beban subsidi yang terlalu besar dapat berakibat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi atau peran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya

Mantan Rektor Universitas Mercu Buana ini malah mempertanyakan penikmati subsidi dalam jumlah besar. Dari hasil kajian ternyata penyebaran BBM bersubsidi tersebut, dipakai kendaraan pribadi atau mobil pribadi sebanyak 53 %, motor 40 % dan sisanya sangat sedikit oleh kendaraan umum sebesar 3%. “Jadi yang menikmati BBM adalah golongan menengah yang mampu,” tambahnya

Berdasarkan hasil studi tim UGM, ITB dan UI subsidi energi meningkat dua kali lipat selama dua tahun (2010-2011) terakhir ini dari Rp 140 triliun rupiah menjadi RP 250 triliun. Sehingga total subsidi dua tahun ini menjadi Rp 390 triliun.

Didik menjelaskan fakta ini menunjukkan pemerintah dan DPR telah menyebabkan sumber daya fiskal menjadi boros karena subsidi yang salah arah. Kebanyakan yang menggunakan subsidi tersebut adalah pemilik kendaraan pribadi baik mobil maupun motor. Kendaraan pribadi mengkonsumsi hampir 11 juta kilo liter sehingga menghabiskan tidak kurang dari Rp45-50 triliun setahun.

Sementara Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati M. Si mengatakan esensi subsidi adalah untuk memenuhi asas keadilan dan pemerataan. Subsidi merupakan pajak negatif, jadi subsidi dapat sebagai instrumen distribusi pendapatan. Subsidi dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure). Eksternalitas Negatif Subsidi menciptakan misalokasi sumber daya dan distorsi harga. “Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka cenderung terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya yang disubsidi,” katanya.

Ketimpangan Sasaran Alokasi subsidi BBM yaitu 25% Kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%. Dari 25 kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%. Subsidi justru tidak dinikmati oleh mereka yang sebenarnya berhak, aksas Pemerataan dan Keadilan tidak tercapai.

Enny menjelaskan bahwa BBM Bersubsidi terbesar adalah untuk Premium (60%), dengan penggunaan terbesar adalah untuk Tranportasi Darat (89%). Konsumsi BBM terus meningkat rata-rata 5% per tahun, mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari. “Subsidi BBM tidak menguntungkan diterapkan di negara yang merupakan importer neto BBM,” ujarnya.

Peningkatan efisiensi pemakaian BBM di sektor transportasi dilakukan dengan memperbaiki sistem transportasi publik yang layak dan memadai. Subsidi transportasi publik lebih efisien untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat, dibandingkan dengan memberikan subsidi BBM. Harus ada upaya mengurangi/mensubstitusi ketergantuan BBM dengan mengembangkan dan diversifikasi energi alternatif yang lebih efisien (batu bara, Gas, dsb). **mohar

BERITA TERKAIT

Pelanggan Diminta Registrasi Nomor Prabayar

Telkomsel mengimbau pelanggan untuk segera melakukan registrasi nomor prabayar yang divalidasi sesuai dengan data kependudukan yang berlaku. Batas akhir masa…

Baru Dua Anggota Apindo Yang Siap IPO - Momentum Tepat Gelar IPO

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga mencapai rekor baru, dinilai menjadi momentum yang tepat untuk…

Jangan Zakat Salah Sasaran Potong Gaji

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun peraturan mengenai pemotongan gaji untuk zakat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…