Penggunaan Fiskal Diminta Tepat Sasaran

NERACA

Jakarta--- Pemerintah diminta memperhatikan jumlah subsidi yang terlalu besar pada APBN. Karena ini merupakan “kelalaian” kebijakan pemerintah. Padahal seharusnya pemberian subsidi demi menjaga keseimbangan antara penyesuaian harga agar masyarakat terhindar dari kenaikan harga yang berlebihan. “Tetapi, pada saat yang sama sumber daya fiskal APBN tidak dibiarkan boros dan hilang sia-sia karena subsidi yang salah arah,” kata Ketua Umum Yayasan Paramadina, Didik J Rachbini kepada wartawan di Jakarta,14/2

Menurut Didik, beban subsidi yang terlalu besar dalam APBN bisa menyebabkan peran negara menjadi tak optimal. Sehingga tak bisa mensejahterakan rakyat. Karena itu perlu mencari solusi agar APBN tidak terlalu dibebani dengan tujuan mengefisienkan perekonomian Indonesia. “Karena beban subsidi yang terlalu besar dapat berakibat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi atau peran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya

Mantan Rektor Universitas Mercu Buana ini malah mempertanyakan penikmati subsidi dalam jumlah besar. Dari hasil kajian ternyata penyebaran BBM bersubsidi tersebut, dipakai kendaraan pribadi atau mobil pribadi sebanyak 53 %, motor 40 % dan sisanya sangat sedikit oleh kendaraan umum sebesar 3%. “Jadi yang menikmati BBM adalah golongan menengah yang mampu,” tambahnya

Berdasarkan hasil studi tim UGM, ITB dan UI subsidi energi meningkat dua kali lipat selama dua tahun (2010-2011) terakhir ini dari Rp 140 triliun rupiah menjadi RP 250 triliun. Sehingga total subsidi dua tahun ini menjadi Rp 390 triliun.

Didik menjelaskan fakta ini menunjukkan pemerintah dan DPR telah menyebabkan sumber daya fiskal menjadi boros karena subsidi yang salah arah. Kebanyakan yang menggunakan subsidi tersebut adalah pemilik kendaraan pribadi baik mobil maupun motor. Kendaraan pribadi mengkonsumsi hampir 11 juta kilo liter sehingga menghabiskan tidak kurang dari Rp45-50 triliun setahun.

Sementara Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati M. Si mengatakan esensi subsidi adalah untuk memenuhi asas keadilan dan pemerataan. Subsidi merupakan pajak negatif, jadi subsidi dapat sebagai instrumen distribusi pendapatan. Subsidi dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure). Eksternalitas Negatif Subsidi menciptakan misalokasi sumber daya dan distorsi harga. “Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka cenderung terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya yang disubsidi,” katanya.

Ketimpangan Sasaran Alokasi subsidi BBM yaitu 25% Kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%. Dari 25 kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%. Subsidi justru tidak dinikmati oleh mereka yang sebenarnya berhak, aksas Pemerataan dan Keadilan tidak tercapai.

Enny menjelaskan bahwa BBM Bersubsidi terbesar adalah untuk Premium (60%), dengan penggunaan terbesar adalah untuk Tranportasi Darat (89%). Konsumsi BBM terus meningkat rata-rata 5% per tahun, mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari. “Subsidi BBM tidak menguntungkan diterapkan di negara yang merupakan importer neto BBM,” ujarnya.

Peningkatan efisiensi pemakaian BBM di sektor transportasi dilakukan dengan memperbaiki sistem transportasi publik yang layak dan memadai. Subsidi transportasi publik lebih efisien untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat, dibandingkan dengan memberikan subsidi BBM. Harus ada upaya mengurangi/mensubstitusi ketergantuan BBM dengan mengembangkan dan diversifikasi energi alternatif yang lebih efisien (batu bara, Gas, dsb). **mohar

BERITA TERKAIT

Pemerintah Diminta Waspadai Ketidakpastian 2018 - MESKI PERTUMBUHAN EKONOMI 3 TAHUN TERAKHIR POSITIF

Jakarta-Meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren cukup positif, pemerintahan Jokowi-JK tetap harus fokus terus membenahi masalah ketimpangan…

Penggunaan Dolar dalam Transaksi Perdagangan Bilateral Dikurangi

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local…

BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI - MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…