Sektor Perkebunan - Legislator Sayangkan Kebijakan Sawit Eropa Rugikan Indonesia

NERACA

Jakarta – DPR RI menyatakan kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu. Sekitar 50 juta warga Indonesia menggantungkan kehidupannya kepada sektor kelapa sawit.

"Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru dapat membuat kerugian yang besar bagi Indonesia," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf dalam rilis, yang disalin dari Antara.

Nurhayati menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Pada saat ini, lanjutnya, parlemen Uni Eropa saat ini sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut mengenai resolusi yang menganjurkan bahwa kelapa sawit akan dikesampingkan dari daftar komoditas pertanian yang dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan.

"Alasan utama dari resolusi tersebut adalah berkembangnya opini di Eropa bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia," jelas politisi partai Demokrat itu.Hal itu, ujar dia, merupakan tindakan diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (24/4), Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit. "Kami tidak datang untuk mengemis, untuk didikte, tetapi untuk berdialog dengan mitra. Kami dalam posisi yang setara, kami ingin membangun 'partnership'. Kami bukan negara miskin. Kami negara kaya dengan banyak pengalaman," ujarnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Luhut menggelar pertemuan dengan Komisioner Perdagangan Uji Eropa Cecilia Malmstrm di Brussels, Belgia, Senin (23/4), guna membahas sejumlah isu, termasuk kelapa sawit, masalah lingkungan, serta perdagangan.

Perundingan dengan Uni Eropa terkait dengan masalah produk turunan kelapa sawit dilakukan dalam perannya sebagai Ketua Tim Negosiasi RI untuk perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa.

Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford. Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

"Hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional. Dari segi kesehatan kami sudah melakukan penelitian dan juga meminta konsultan independen tentang dampak sawit pada kesehatan, tidak ada yang salah dengan sawit," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriono mengatakan, permintaan minyak sawit (nabati) masih tinggi karena potensi permintaan global ini masih mencapai 5 juta ton per tahun hingga 2025. Potensi minyak sawit ini, jelas ketua umum GAPKI bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Joko sebagaimana disalin dari laman kantor berita Antara. Pada pelantikan pengurus Pusat, Dewan Pengawas dan Dewan Pembina GAPKI periode 2018-2023 disebutkan, peluang pertumbuhan permintaan tersebut bisa direalisasikan dengan mengamankan, menjaga dan mengembangkan pasar.

Selain itu, juga perlu dukungan pemerintah melalui kerja keras semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum tersebut. Hanya saja, kata Joko, selain potensi itu, sejumlah persoalan seperti rendahnya produksi CPO, iklim berusaha yang tidak kondusif serta pasar yang tidak ramah masih terus membayangi.

Menurut Joko, secara nasional, produktivitas sawit di Indonesia belum maksimal. Mengutip data Masyarakat Sawit Indonesia (Maksi) menunjukkan produktivitas nasional sawit Indonesia berada pada peringkat ke-4 di bawah Malaysia, Kolombia dan Thailand. "Indonesia hanya lebih baik dari Nigeria. Bahkan production cost US$/ton CPO perusahaan Indonesia yang terbaik masih kalah dengan perusahan Malaysia yang terjelek," kata Joko.

Faktor lain yang dihadapi Indonesia adalah tingginya biaya akibat berbagai hal seperti infrastruktur, perizinan, biaya social dan keamanan. Hal itu sulit dihindari namun juga sulit dipecahkan. Padahal,berbagai regulasi dan perizinan yang sudah diperbaiki, namun investasi tidak juga berjalan dengan cepat.

"Persoalan ini, terutama terjadi di Pemerintah Daerah. Kita sudah comply dengan perizinan tapi masih disalahkan. Kita sudah memenuhi semua persyaratan sesuai prosedur, tapi izin tidak kunjung terbit," kata Joko.

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…