185 APBD Belum Disahkan

NERACA

Jakarta---Pemerintah mengaku baru saja mengesahkan sekitar 339 Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dari 524 total untuk APBD provinsi dan kota hingga 13 Februari 2012. Karena masih ada lagi sekitar 185 APBD. "Jadi APBD yang belum disahkan itu tinggal 185 APBD lagi," kata Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati di Jakarta,14/2

Jumlah pengesahan APBD tersebut, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan, akan tetapi Anny tidak memaparkan berapa penurunaan total APDB yang disahkan tersebut. Guna mengatasi hal tersebut, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada daerah masing-masing agar hal tersebut segera diselesaikan. "Pada prinsipnya Dirjen Perimbangan Keuangan (Marwanto) untuk mengingatkan kepada seluruh daerah untuk segera menyelesaikan hal tersebut, karena kalau tidak transfer ke daerahnya akan terhambat juga," tambahnya

Menurut Anny, proses melakukan pensahan terhadap APBD ini terhambat, maka proses pembangunan daerah otomatis akan ikut juga terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi daerah pun akan juga mengalami perlambatan. "kita akan melakukan berupa punishment terhadap kota dan provinsi yang APBD nya belum di sahkan yaitu berupa transfer daerahnya belum akan dicairkan,” ujarnya.

Dikatakan Anny, pengesahan APBD ini dimaksudkan untuk mendorong perekonomian daerah. “Ini kita lakukan semata-mata agar pertumbuhan perekonomian didaerah bisa tumbuh," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

DPRD Depok: Walikota Jangan Buat APBD Asal Jadi

DPRD Depok: Walikota Jangan Buat APBD Asal Jadi NERACA Depok - Ketua DPRD Kota Depok mengingatkan Walikota dalam menyusun Rancangan…

Belum Ada Kejelasan Pengendali META

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan akan terus melakukan suspensi atau penghentian perdagangan saham sementara PT Nusantara Infrastructure Tbk (META),…

213.264 Warga di Banten Belum Rekam E-KTP

213.264 Warga di Banten Belum Rekam E-KTP NERACA Serang - Sebanyak 213.264 warga Banten yang wajib KTP tercatat belum melakukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Dibuat Konservatif, Kemenkeu Ingin APBN 2018 Tak Direvisi

      NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan akan mengupayakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018…

Lewat Teknologi, Syngenta Ingin Kembangkan Pertanian Indonesia

  NERACA   Jakarta - Terbatasnya lahan pertanian di Indonesia, serta tuntutan akan pangan yang berkualitas menjadi salah satu tantangan…

Indeks Kemudahan Berbisnis Di Jakarta Turun Dua Peringkat

    NERACA   Jakarta - Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) yang baru dirilis Asia Competitiveness Institute (ACI)…