74 Perusahaan di Kudus Terapkan Struktur Skala Upah - Dari 150 Perusahaan

NERACA

Kudus - Baru sebanyak 74 perusahaan dari sekitar 150 perusahaan menengah dan besar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang menerapkan struktur skala upah baru. "Kami memang terus berupaya agar semua perusahaan skala menengah maupun besar di Kudus menerapkan sruktur skala upah," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Bambang Tri Waluyo di Kudus, Selasa (24/4) seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian masih ada sekitar 76 perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah. Dalam rangka percepatan, katanya, perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah diberikan pembinaan oleh bidang hubungan industrial.

Ia berharap setelah diberikan pemahaman terkait aturan yang mewajibkan perusahaan menerapkan struktur skala upah, mereka segera menyusun struktur skala upah untuk pekerjanya. "Tahun ini, kami menargetkan 130 perusahaan harus sudah menerapkan struktur skala upah," ujarnya.

Untuk 74 perusahaan yang melaporkan penerapan stuktur skala upah, katanya, dilaporkan pula kepada Pemerintah Provinsi Jateng. "Awalnya, jumlah perusahaan yang dilaporkan ke provinsi hanya 52 perusahaan, kemudian bertambah 22 perusahaan," ujarnya.

Untuk memastikan perusahaan telah menerapkan struktur skala upah, masing-masing perusahaan harus menandatangani surat pernyataan bahwa perusahaan telah menetapkan struktur skala upah. Surat pernyataan tersebut, harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dengan dibubuhi materai dengan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kudus. Tim pengawas yang tersebut melibatkan unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha. Sedangkan, UMKM di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 13.750 perusahaan.

Pada tahap awal, Disnaker Kudus akan mendorong 150 perusahaan tersebut mau menerapkan struktur skala upah sehingga pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun tidak lagi meributkan soal upah minimum kabupaten (UMK) yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja baru.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kudus mengkritik bahwa penerapan struktur skala upah seharusnya diberlakukan sejak tahun lalu.

Besarnya UMK 2017 di Kabupaten Kudus sebesar Rp1.740.900, sedangkan 2018 naik menjadi Rp1.892.500.

BERITA TERKAIT

Peringkat Perusahaan Membantu Investor - Sebagai Acuan Berinvestasi

NERACA Jakarta –Hadirnya penilaian peringkat bagi perusahaan yang akan menerbitkan surat utang, dinilai cukup membantu investor dalam menanamkan modalnya di…

Saham Dwi Kemasindo Didepak dari Bursa - Gulung Tikar Kelilit Utang

NERACA Jakarta – Lantaran sudah berstatus pailit, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya mendepak saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo…

Defisit Transaksi Berjalan 2018 Diprediksi 2,3% dari PDB

  NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan defisit transaksi berjalan sepanjang 2018 akan mencapai 23 miliar…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

LPDB KUMKM Bakal Bisa Langsung Biayai UMKM

LPDB KUMKM Bakal Bisa Langsung Biayai UMKM NERACA Jakarta - Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Jaenal…

KABUPATEN SUKABUMI - DPKUKM Akan Gelar Bazar Ramadhan Selama Dua Hari

KABUPATEN SUKABUMI DPKUKM Akan Gelar Bazar Ramadhan Selama Dua Hari NERACA Sukabumi - Guna menekan harga kebutuhan pokok selama bulan…

KPU Depok Harapkan Warga Cepat Balik Mudik

KPU Depok Harapkan Warga Cepat Balik Mudik NERACA Depok - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Provinsi Jawa Barat mengharapkan…