74 Perusahaan di Kudus Terapkan Struktur Skala Upah - Dari 150 Perusahaan

NERACA

Kudus - Baru sebanyak 74 perusahaan dari sekitar 150 perusahaan menengah dan besar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang menerapkan struktur skala upah baru. "Kami memang terus berupaya agar semua perusahaan skala menengah maupun besar di Kudus menerapkan sruktur skala upah," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Bambang Tri Waluyo di Kudus, Selasa (24/4) seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian masih ada sekitar 76 perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah. Dalam rangka percepatan, katanya, perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah diberikan pembinaan oleh bidang hubungan industrial.

Ia berharap setelah diberikan pemahaman terkait aturan yang mewajibkan perusahaan menerapkan struktur skala upah, mereka segera menyusun struktur skala upah untuk pekerjanya. "Tahun ini, kami menargetkan 130 perusahaan harus sudah menerapkan struktur skala upah," ujarnya.

Untuk 74 perusahaan yang melaporkan penerapan stuktur skala upah, katanya, dilaporkan pula kepada Pemerintah Provinsi Jateng. "Awalnya, jumlah perusahaan yang dilaporkan ke provinsi hanya 52 perusahaan, kemudian bertambah 22 perusahaan," ujarnya.

Untuk memastikan perusahaan telah menerapkan struktur skala upah, masing-masing perusahaan harus menandatangani surat pernyataan bahwa perusahaan telah menetapkan struktur skala upah. Surat pernyataan tersebut, harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dengan dibubuhi materai dengan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kudus. Tim pengawas yang tersebut melibatkan unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha. Sedangkan, UMKM di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 13.750 perusahaan.

Pada tahap awal, Disnaker Kudus akan mendorong 150 perusahaan tersebut mau menerapkan struktur skala upah sehingga pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun tidak lagi meributkan soal upah minimum kabupaten (UMK) yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja baru.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kudus mengkritik bahwa penerapan struktur skala upah seharusnya diberlakukan sejak tahun lalu.

Besarnya UMK 2017 di Kabupaten Kudus sebesar Rp1.740.900, sedangkan 2018 naik menjadi Rp1.892.500.

BERITA TERKAIT

Regulator Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru

  NERACA Jakarta - Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor…

Dorong Bisnis Lebih Agresif - Bukalapak Raih Kucuran Dana dari Mirae Asset

NERACA Jakarta –Pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce Bukalapak, mendorong beberapa perusahaan besar lainnya untuk ikut serta memberikan suntikan modal. Apalagi, Bukalapak…

Sejumlah Perusahaan Jasa Keuangan Manfaatkan NIK - Gandeng Kemendagri

  NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi NERACA Jakarta - Dibalik rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat…

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan NERACA Bogor – Pekan lalu, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance”)…

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…