74 Perusahaan di Kudus Terapkan Struktur Skala Upah - Dari 150 Perusahaan

NERACA

Kudus - Baru sebanyak 74 perusahaan dari sekitar 150 perusahaan menengah dan besar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang menerapkan struktur skala upah baru. "Kami memang terus berupaya agar semua perusahaan skala menengah maupun besar di Kudus menerapkan sruktur skala upah," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Bambang Tri Waluyo di Kudus, Selasa (24/4) seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian masih ada sekitar 76 perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah. Dalam rangka percepatan, katanya, perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah diberikan pembinaan oleh bidang hubungan industrial.

Ia berharap setelah diberikan pemahaman terkait aturan yang mewajibkan perusahaan menerapkan struktur skala upah, mereka segera menyusun struktur skala upah untuk pekerjanya. "Tahun ini, kami menargetkan 130 perusahaan harus sudah menerapkan struktur skala upah," ujarnya.

Untuk 74 perusahaan yang melaporkan penerapan stuktur skala upah, katanya, dilaporkan pula kepada Pemerintah Provinsi Jateng. "Awalnya, jumlah perusahaan yang dilaporkan ke provinsi hanya 52 perusahaan, kemudian bertambah 22 perusahaan," ujarnya.

Untuk memastikan perusahaan telah menerapkan struktur skala upah, masing-masing perusahaan harus menandatangani surat pernyataan bahwa perusahaan telah menetapkan struktur skala upah. Surat pernyataan tersebut, harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dengan dibubuhi materai dengan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kudus. Tim pengawas yang tersebut melibatkan unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha. Sedangkan, UMKM di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 13.750 perusahaan.

Pada tahap awal, Disnaker Kudus akan mendorong 150 perusahaan tersebut mau menerapkan struktur skala upah sehingga pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun tidak lagi meributkan soal upah minimum kabupaten (UMK) yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja baru.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kudus mengkritik bahwa penerapan struktur skala upah seharusnya diberlakukan sejak tahun lalu.

Besarnya UMK 2017 di Kabupaten Kudus sebesar Rp1.740.900, sedangkan 2018 naik menjadi Rp1.892.500.

BERITA TERKAIT

Tahun Depan, Upah Minimum Provinsi Naik 8%

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Dikutip…

Taiwan Ajak Pembeli dari Indonesia - Gelar Pameran AMPA 2019

      NERACA   Jakarta – Pameran otomotif dan suku cadang asal Taiwan akan digelar pada 24-28 April 2019…

Fintek Crowde Raih Pendanaan dari Jepang dan Korsel

      NERACA   Jakarta - Crowde, perusahaan rintisan yang bergerak di bidang pertanian mengumumkan penerimaan pendanaan awal atau…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI - Dua Bulan Tak Melaut, Nelayan Terpaksa Pinjam Rentenir

KABUPATEN SUKABUMI Dua Bulan Tak Melaut, Nelayan Terpaksa Pinjam Rentenir NERACA Sukabumi – Cuaca buruk yang melanda pantai selatan Kabupaten…

Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK - Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen

Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sedang melakukan…

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras

Program Pemerintah Pusat Berdampak Lebak Surplus Beras NERACA Lebak - Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tahun 2018 hingga September surplus beras…