74 Perusahaan di Kudus Terapkan Struktur Skala Upah - Dari 150 Perusahaan

NERACA

Kudus - Baru sebanyak 74 perusahaan dari sekitar 150 perusahaan menengah dan besar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang menerapkan struktur skala upah baru. "Kami memang terus berupaya agar semua perusahaan skala menengah maupun besar di Kudus menerapkan sruktur skala upah," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Bambang Tri Waluyo di Kudus, Selasa (24/4) seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian masih ada sekitar 76 perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah. Dalam rangka percepatan, katanya, perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah diberikan pembinaan oleh bidang hubungan industrial.

Ia berharap setelah diberikan pemahaman terkait aturan yang mewajibkan perusahaan menerapkan struktur skala upah, mereka segera menyusun struktur skala upah untuk pekerjanya. "Tahun ini, kami menargetkan 130 perusahaan harus sudah menerapkan struktur skala upah," ujarnya.

Untuk 74 perusahaan yang melaporkan penerapan stuktur skala upah, katanya, dilaporkan pula kepada Pemerintah Provinsi Jateng. "Awalnya, jumlah perusahaan yang dilaporkan ke provinsi hanya 52 perusahaan, kemudian bertambah 22 perusahaan," ujarnya.

Untuk memastikan perusahaan telah menerapkan struktur skala upah, masing-masing perusahaan harus menandatangani surat pernyataan bahwa perusahaan telah menetapkan struktur skala upah. Surat pernyataan tersebut, harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dengan dibubuhi materai dengan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UKM Kudus. Tim pengawas yang tersebut melibatkan unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha. Sedangkan, UMKM di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 13.750 perusahaan.

Pada tahap awal, Disnaker Kudus akan mendorong 150 perusahaan tersebut mau menerapkan struktur skala upah sehingga pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun tidak lagi meributkan soal upah minimum kabupaten (UMK) yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja baru.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kudus mengkritik bahwa penerapan struktur skala upah seharusnya diberlakukan sejak tahun lalu.

Besarnya UMK 2017 di Kabupaten Kudus sebesar Rp1.740.900, sedangkan 2018 naik menjadi Rp1.892.500.

BERITA TERKAIT

Investor Ritel Minta Keberpihakan Dari BEI - Tolak Reverse Stock ELTY

NERACA Jakarta – Menuntut adanya keberpihakan otoritas pasar modal dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap investor ritel, investor yang…

BI Sebut Mastercard Jalin Kerjasama Perusahaan “Switching” Lokal

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan perusahaan pemroses pembayaran (switching) asal Amerika Serikat, MasterCard, sudah menjalin kerja…

Jadwal Rights Issue MDKA Mundur Dari Target

Rencana PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pemkab Sukabumi Diminta Pantau Ketersediaan Elpiji

Pemkab Sukabumi Diminta Pantau Ketersediaan Elpiji NERACA Sukabumi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa barat, diminta memantau ketersediaan Liquit Petroleun…

MMKSI Raih Capaian Positif dan Lampaui Target Penjualan di GIIAS 2018

MMKSI Raih Capaian Positif dan Lampaui Target Penjualan di GIIAS 2018 NERACA Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales…

150 ASN Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan Satya Lencana

150 ASN Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan Satya Lencana NERACA Sukabumi - Sebanyak 150 aparatur sipil negara (ASN) pemerintah Kota (Pemkot)…