NERACA

Jakarta - Kondisi pasar keuangan global saat ini bagi Indonesia masih akomodatif di tengah peningkatan harga berbagai aset sebagai akibat kebijakan Bank Sentral negara-negara maju yang menormalisasi kebijakan moneternya, kata Bank Indonesia dari pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional, Washington, AS. Para negara di pertemuan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) itu menyatakan perbaikan ekonomi global masih berlanjut, meskipun dibayangi berbagai tantangan.

Ada proses penyesuaian harga aset sejalan dengan proses normalisasi kebijakan moneter negara maju, tensi perdagangan dan ketegangan geopolitik yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam pernyataan BI di Jakarta, Selasa (24/4). Gubernur BI Agus Martowardojo mengklaim Indonesia konsisten untuk merespon tantangan perekonomian global dengan kebijakan yang tepat di bidang fiskal, moneter, kebijakan makro-mikroprudensial, serta kebijakan struktural termasuk melalui kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

"Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan meningkat dari 3,8 persen di 2017 menjadi 3,9 persen pada 2018 dan 2019," kata Agus yang hadir dalam pertemuan tersebut bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Agus mengatakan pihaknya mendukung rekomendasi kebijakan IMF untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan resiliensi, serta mengutamakan prioritas kebijakan ekonomi jangka menengah-panjang, Kebijakan itu, antara lain, dengan terus mereformasi sektor riil, fiskal, dan memperdalam pasar keuangan.

"Penggunaan kebijakan makroprudensial dibutuhkan untuk memantau risiko dan eksposur aset di sektor keuangan. Selain itu, peningkatan kerja sama multilateral menjadi sangat relevan saat ini mengingat adanya ancaman proteksionisme pada sistem perdagangan global," ujar Agus. Bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan Musim Semi tersebut juga diselenggarakan pertemuan G20 Menteri Keuangan and Gubernur Bank Sentral.

"BI setuju bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengatasi permasalahan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi, memastikan dampak perkembangan teknologi informasi bagi perekonomian, mengatasi ketimpangan yang umumnya dialami kaum wanita dan memitigasi risiko melalui berbagai kebijakan yang ada," jelas Agus.