KPK Terus Dalami Kasus Korupsi Dermaga Sabang

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami terkait kasus tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang, Aceh yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010.

Untuk mendalaminya, KPK pada Senin (23/4) memeriksa dua saksi untuk tersangka PT Tuah Sejati masing-masing General Manager Divisi 6 PT Nindya Karya Arie Mindartanto dan karyawan PT Adhimix Precast Indonesia Akhmad Syamsudin."Penyidik hari ini memeriksa dua orang saksi untuk tersangka korporasi PT Tuah Sejati," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Dari saksi pertama, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait proyek pembangunan dermaga sabang sehubungan dengan kapasitas yang bersangkutan saat itu sebagai Kepala Divisi PT Nindya Karya menggantikan tersangka Heru Sulaksono pada 2011."untuk saksi kedua, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pelaksanaan pekerjaan yang di-subkon kan kepada perusahaan tempatnya bekerja," ungkap Febri dikutip dari kantor berita Antara.

KPK baru saja mengumumkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasata PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Jumat (13/4).

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh pada kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp793 miliar.

Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4).

"Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses," ungkap Laode.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara (1) penunjukan langsung, (2) Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, (3) rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), (4) pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan."Diduga laba yang diterima PT NK dan PT TS dari proiyek tahunjamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar yaitu PT NK sekitar Rp44,68 miliar dan PT TS sekitar Rp49,9 miliar," ungkap Laode.

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua KPK - Korupsi Merusak Mental dan Budaya

Abraham Samad Mantan Ketua KPK Korupsi Merusak Mental dan Budaya Manado - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad…

Kejagung Didesak Usut Korupsi BC Malang

Kejagung Didesak Usut Korupsi BC Malang NERACA Jakarta - Komunitas Pemuda Pemberantas Korupsi (Komppeko) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas…

Jaksa Agung: Penanganan Korupsi Tidak Bisa Berjalan Sendiri

Jaksa Agung: Penanganan Korupsi Tidak Bisa Berjalan Sendiri NERACA Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK NERACA Jakarta - Sejumlah personil Polri masih harus mengikuti tes agar dapat mengisi…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…