NERACA

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait dengan tenaga kerja asing (TKA) tidak urgen karena DPR harus menjaga iklim kondusif politik nasional. "Belum ada yang mendesak, apalagi dibuat sebuah hak angket. DPR akan mengakhiri masa sidang ini pada hari Kamis, kemudian memasuki pelaksanaan pilkada," kata Bambang di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (24/4)

Ia menilai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA sifatnya bukan mempermudah masuknya TKA, melainkan menyederhanakan tahapan. Menurut dia, saat ini sudah memasuki era digitalisasi dengan komputerisasi yang lebih modern sehingga ditemukan langkah-langkah kebijakan yg mempermudah."Jadi, bukan mempermudah, pengetatan masih sama seperti yang sebelumnya," ujarnya.

Bambang mengatakan bahwa pimpinan DPR akan mendorong agar permasalahan TKA itu ditangani dan didalami di Komisi IX DPR dengan memanggil pihak-pihak terkait sehingga tidak perlu membentuk Pansus Angket.

Dia juga menghimbau kepada semua anggota DPR RI untuk menjaga situasi politik yang kondusif di DPR sehingga masing-masing partai politik bisa fokus bekerja memenangkan pasangan calon dalam kontestasi pilkada 2018.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket DPR tentang TKA karena menduga keputusan pemerintah terkait dengan TKA tersebut telah melanggar UU sehingga level pengawasannya, bukan hanya hak bertanya biasa atau interpelasi.

Kalau hak bertanya, kata dia, adalah hak individual anggota, hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga. Akan tetapi, karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang. Oleh karena itu, Pansus Angket diperlukan untuk menginvestigasi kebijakan."Dalam interpelasi, dia tidak ada investigasi, kunjungan lapangan, tidak ada pemanggilan, hanya bertanya melalui paripurna dan dijawab melalui paripurna," kata Fahri.