Jakarta-Bank Indonesia (BI) akhirnya harus melakukan intervensi dalam volume besar untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil di tengah peningkatan dolar AS yang terus menguat hingga membuat rupiah terdepresiasi hampir mendekati Rp 14.000/US$. Meski demikian, ekonom senior Kwik Kian Gie menilai posisi kurs rupiah berpotensi terus melemah walau tak bakal seperti saat krisis keuangan pada 1998.

NERACA

"Mata uang AS yang pada hari Jumat kemarin menguat tajam terhadap semua mata uang dunia, termasuk rupiah, pada hari Senin ini kembali mengalami penguatan secara meluas (broadbased)," ujar  Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam keterangannya dari Washington DC, Selasa (24/4).

Agus Marto menjelaskan penguatan dolar AS pada awal pekan ini sama seperti yang terjadi di hari Jumat pekan lalu. Penguatan greenback masih dipicu oleh meningkatnya yield obligasi negara AS (US Treasury Bills) mendekati level psikologis 3,0%, dan munculnya kembali ekspektasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR) sebanyak lebih dari tiga kali dalam tahun ini.  

"Kenaikan yield dan suku bunga di AS itu sendiri dipicu oleh meningkatnya optimisme investor terhadap prospek ekonomi AS seiring berbagai data ekonomi AS yang terus membaik dan tensi perang dagang antara AS dan China yang berlangsung selama tahun 2018 ini," ujarnya seperti dikutip laman CNBCIndonesia.com.

Sejalan dengan itu, menurut dia, pada hari Senin kemarin semua mata uang negara maju kembali melemah terhadap dolar, antara lain yen Jepang (-0,25%), dolar Singapura (-0,35%), dan euro (-0,31%). Dalam periode yang sama, mayoritas mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia, juga melemah.

"Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya, Bank Indonesia telah melakukan intervensi baik di pasar valas [valuta asing] maupun pasar SBN [surat Berharga Negara] dalam jumlah cukup besar," tegas Agus.

Dengan upaya tersebut, rupiah yang pada hari Jumat (20/4) sempat terdepresiasi sebesar -0,70%, pada hari Senin (23/4) hanya melemah -0,12%, lebih rendah daripada depresiasi yang terjadi pada mata uang negara-negara emerging market dan Asia lainnya, seperti peso Filipina -0,32%, India rupee -0,56%, baht Thailand -0,57%.

Lebih jauh, Agus menekankan bank sentral akan terus memonitor dan mewaspadai risiko berlanjutnya tren pelemahan nilai tukar rupiah, baik yang dipicu oleh gejolak global maupun dalam negeri.

Gejolak global, di antaranya adalah dampak kenaikan suku bunga AS, perang dagang AS-China, kenaikan harga minyak, dan eskalasi tensi geopolitik terhadap berlanjutnya arus keluar asing dari pasar SBN dan saham Indonesia. Sementara itu, risiko dari dalam negeri bersumber dari kenaikan permintaan valas oleh korporasi domestik terkait kebutuhan pembayaran impor, utang luar negeri, dan dividen yang biasanya cenderung meningkat pada triwulan II.

"Untuk itu, Bank Indonesia akan tetap berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamentalnya," tutup Agus.

Secara terpisah, ekonom senior Kwik Kian Gie menilai posisi nilai tukar atau kurs rupiah berpotensi terus melemah walaupun tak bakal seperti saat krisis keuangan pada 1998. Saat itu, rupiah tembus ke angka Rp16.800 per US$ dan mencetak rekor terburuknya sepanjang sejarah.

"Saya kira tidak, kalau terjadi krisis yang besar seperti 1998. Tapi artinya, setiap generasi (kurs rupiah) terus merosot," ujar Kwik usai menjadi pembicara di Jakarta, Senin (23/4).

Menurut dia, pelemahan rupiah tak akan sampai memicu krisis keuangan lantaran tekanan pasar keuangan saat ini berbeda dengan era 1998. Diketahui, BI saat ini masih bisa melakukan intervensi untuk menahan pelemahan rupiah yang terlalu dalam.

Namun, dia masih enggan membagi prediksi berapa kisaran terburuk dari pelemahan rupiah ke depan setelah menyentuh angka Rp13.975 per US$ pada penutupan perdagangan Senin (23/4). "Tidak bisa diprediksi karena banyak faktor. Salah satunya intervensi, cuma kenyataannya sampai seberapa, tentu tidak kuat secara riil (hasil intervensi), sehingga merosotnya (kurs rupiah) pelan-pelan, tidak drastis langsung," ujarnya.  

Di sisi lain, Kwik menilai BI tak bisa terus-menerus melancarkan intervensi dengan menggelontorkan cadangan devisa (cadev) ke pasar uang. Pasalnya, yang perlu diingat adalah kurs rupiah harus pula terbentuk sesuai dengan pergerakan ekonomi pasar. "Menurut saya tidak mungkin diintervensi lagi, oleh karena fundamental (ekonomi Indonesia) yang sudah begitu rupa, sehingga kalau mau intervensi lagi hanya menghabiskan cadev," ujarnya.  

Salah satu penyebab depresiasi rupiah selama ini adalah akibat lonjakan yield obligasi negara AS. Ada dua kecemasan pasar yang menyebabkan kenaikan yield instrumen ini; tingginya pasokan dan ekspektasi inflasi.

Presiden AS Donald Trump telah melaksanakan program pemotongan tarif pajak korporasi, yang tentunya membuat penerimaan negara berkurang. Mau tidak mau kekurangan tersebut harus ditutup dan sumbernya adalah dari utang, khususnya penerbitan obligasi. Ini menyebabkan pasokan obligasi pemerintah AS agak melimpah di pasar. Seperti hukum ekonomi, barang yang terlalu banyak membuat harganya turun. Dalam hal obligasi, penurunan harga berarti kenaikan yield.

Tidak hanya itu, yield juga terkerek naik akibat ekspektasi inflasi. The Fed menyebutkan pelaku usaha sudah mulai meningkatkan pinjaman ke perbankan. Kemudian, belanja masyarakat juga semakin membaik dan pasar tenaga kerja terus positif. 

Meningkatnya kegiatan ekonomi AS itu memunculkan kekhawatiran percepatan laju inflasi. Obligasi adalah instrumen yang sangat sensitif terhadap inflasi, sehingga kenaikan yield merupakan pertanda bahwa akan ada akselerasi inflasi. Dua faktor tersebut menyebabkan yield obligasi pemerintah AS naik. Kemarin, yield obligasi tenor 10 tahun sempat menyentuh 2,998%, tertinggi sejak Januari 2014.

Pada satu titik, kenaikan yield membuat instrumen ini menjadi menarik sehingga investor melakukan technical shift dari saham ke obligasi. Perpindahan dana ini yang menyebabkan rupiah agak tertekan.

Operasi Moneter

Bank Indonesia juga menerapkan penguatan perizinan kepesertaan operasi moneter melalui penerbitan Peraturan BI No 20/5/PBI2018 tentang Operasi Moneter. Menurut Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Rahmatullah, bank atau lembaga perantara yang sebelumnya mengikuti operasi moneter, namun belum berizin, kini harus mengantungi izin.

Penguatan perizinan operasi moneter mengatur masuk dan keluarnya bank dan lembaga perantara dari yang sebelumnya secara otomatis menjadi harus melewati empat syarat. "Karena dalam perkembangannya ada bank baru. Ada yang melakukan akuisisi. Tentunya, itu perlu kami atur entry (masuk) dan exit-nya (keluar), yang selama ini sifatnya otomatis," ujarnya seperti dikutip Antara, pekan ini. Adapun, empat syarat yang harus dipenuhi peserta operasi moneter, yakni kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan manajemen risiko.

Saat ini, terdapat 115 bank yang sudah mengikuti operasi moneter. Bagi bank-bank tersebut, mereka harus melengkapi administrasi kepesertaan dalam enam bulan masa transisi. "Mereka tetap bisa mengikuti operasi moneter selama transisi," ujarnya.

Operasi moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan koridor suku bunga (standing facilities).

Operasi moneter bertujuan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter yang dilaksanakan di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi. Operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Peserta operasi moneter terdiri atas peserta operasi pasar terbuka, yaitu bank dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan bank peserta standing facilities yang sudah memperoleh izin dari BI. Sementara, lembaga perantara dalam operasi moneter terdiri atas pialang pasar uang rupiah dan valuta asing serta perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Respon Perbankan

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja mengatakan pelemahan rupiah terhadap dolar yang terjadi diakibatkan oleh kondisi global. "Kalau dilihat secara global kan dolar AS sudah jelas market sudah mengantisipasi [bunga acuan AS] naik. Nah kemarin satu kali [kenaikan bunga acuan AS], katanya bisa 3-4 kali, kita tidak tahu nantinya seperti apa," ujarnya, awal pekan ini.

Dengan pelemahan tersebut, Jahja mengatakan kuncinya saat ini ada di Bank Indonesia yang memiliki cadangan devisa untuk menjaga stabilitas rupiah. Karena, sambung Jahja seperti saat ini saat rupiah per dolar AS dari Rp 13.750 bergerak ke Rp 13.900 tidak banyak yang tahu apakah sudah ada intervensi dari BI.

"Apakah ada intervensi dari BI kita tak tahu. Ya mungkin tresuri bisa mengetahui tapi ini bukan sesuatu yang bisa di-disclose. Yang bisa kita lihat nanti adalah pada akhir bulan jumlah cadangan dari BI turun atau naik, kalau mereka intervensi cukup besar pasti cadangannya turun kalau itu tidak termasuk dari ekspor dan lain-lain," ujarnya.

Lebih jauh Jahja mengatakan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS baik itu melemah atau menguat memang BI yang lebih tahu baiknya. Apakah akan dibiarkan melemah terus, menurut dia juga BI yang mengerti kekuatannya sendiri.

"Nah tinggal kemauan BI apakah mau mengintervensi dengan mengurangi cadangan devisa atau dia terpaksa memberikan tanda ke market bahwa kita mengikuti kenaikan suku bunga global. Mungkin kalau itu terjadi, intervensi akan lebih sedikit, itu kan inter-related dengan asumsi ekspor-impor itu seimbang," ujarnya. bari/mohar/fba