BTN Siap Dukung Program DP 0% untuk PNS/TNI-Polri

NERACA

Rembang - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyatakan kesiapannnya dalam mendukung program uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk PNS dan TNI-Polri. Pasalnya program ini akan mampu mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu juta unit. "Saya kira tahun ini penjualan rumah sudah akan melebihi satu juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu Kementerian PUPR. Dengan program DP 0 persen ini maka pencapaiannya bisa di atas satu juta," kata Direktur Utama Bank BTN Maryono usai mengikuti kegiatan festival Kartini di Rembang, Sabtu (21/4) akhir pekan kemarin.

Maryono menambahkan Bank BTN akan berkontribusi dan mendukung penuh dalam program DP 0 persen tersebut, karena ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki rumah.

Selain itu, langkah ini juga akan mempercepat realisasi program satu juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintahan Jokowi-JK dan sangat berhubungan dengan bisnis Bank BTN. "Program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya adalah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu juta rumah," ujar Maryono.

Menurut Maryono, dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR-nya bisa lebih rendah dibandingkan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu perlu juga dilakukan kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR bagi PNS, TNI dan Polri ini. "Skema Tapera ada dua yaitu bisa membantu uang muka debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti fasilitas MBR," paparnya.

Lebih lanjut, meski masih dalam tahap kajian mengenai skema yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, namun plafon yang diberikan bisa mencapai Rp1 miliar. Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. "Kita lihat banyak pegawai negeri yang golongan eselon satu dan dua banyak yang belum memiliki rumah," urainya.

BERITA TERKAIT

Dukung Pendanaan PTPN III, PNMIM Kucurkan RDPT Rp2 Triliun

Dukung Pendanaan PTPN III, PNMIM Kucurkan RDPT Rp2 Triliun NERACA Jakarta - Dalam rangkaian acara IMF - World Bank Annual…

Pemkot Palembang Siap Merevisi Rencana Tata Ruang

Pemkot Palembang Siap Merevisi Rencana Tata Ruang NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan merevisi Rencana Tata Ruang dan…

Harga Premium Tidak Naik untuk Jaga Daya Beli dan Inflasi

NERACA Jakarta -- Presiden Jokowi menegaskan,  harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium tidak mengalami kenaikan. Pasalnya, presiden khawatir kenaikan harga…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

LPDB KUMKM Ajak Universitas Jember Kerjasama Kembangkan Bisnis Startup

LPDB KUMKM Ajak Universitas Jember Kerjasama Kembangkan Bisnis Startup NERACA Jember - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM mengajak Universitas…

Direktur CPL World Bank Kunjungi Damamaya Cyber Monitor - Sebut Denpasar Mampu Sediakan "Big Data" Perencanaan Pembangunan

Direktur CPL World Bank Kunjungi Damamaya Cyber Monitor Sebut Denpasar Mampu Sediakan "Big Data" Perencanaan Pembangunan NERACA Denpasar - Tiga…

KOTA SUKABUMI - Poin Strategis Pasar Induk dan Perparkiran Paling Mencolok di Revisi RTRW

KOTA SUKABUMI Poin Strategis Pasar Induk dan Perparkiran Paling Mencolok di Revisi RTRW NERACA Sukabumi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah…