BTN Siap Dukung Program DP 0% untuk PNS/TNI-Polri

NERACA

Rembang - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyatakan kesiapannnya dalam mendukung program uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk PNS dan TNI-Polri. Pasalnya program ini akan mampu mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu juta unit. "Saya kira tahun ini penjualan rumah sudah akan melebihi satu juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu Kementerian PUPR. Dengan program DP 0 persen ini maka pencapaiannya bisa di atas satu juta," kata Direktur Utama Bank BTN Maryono usai mengikuti kegiatan festival Kartini di Rembang, Sabtu (21/4) akhir pekan kemarin.

Maryono menambahkan Bank BTN akan berkontribusi dan mendukung penuh dalam program DP 0 persen tersebut, karena ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki rumah.

Selain itu, langkah ini juga akan mempercepat realisasi program satu juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintahan Jokowi-JK dan sangat berhubungan dengan bisnis Bank BTN. "Program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya adalah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu juta rumah," ujar Maryono.

Menurut Maryono, dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR-nya bisa lebih rendah dibandingkan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu perlu juga dilakukan kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR bagi PNS, TNI dan Polri ini. "Skema Tapera ada dua yaitu bisa membantu uang muka debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti fasilitas MBR," paparnya.

Lebih lanjut, meski masih dalam tahap kajian mengenai skema yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, namun plafon yang diberikan bisa mencapai Rp1 miliar. Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. "Kita lihat banyak pegawai negeri yang golongan eselon satu dan dua banyak yang belum memiliki rumah," urainya.

BERITA TERKAIT

Bupati Serang Minta Program OPD Tepat Sasaran

Bupati Serang Minta Program OPD Tepat Sasaran NERACA Serang - Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah meminta kepada seluruh Kepala Organisasi…

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi NERACA Jakarta - Dibalik rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat…

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan NERACA Bogor – Pekan lalu, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance”)…

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…