Biodisel akan Masuk Ke Sektor Pertambangan

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik subsektor pertambangan sebagai Non PSO (Public Service Obligation) untuk penggunaan bauran biodiesel pada akhir semester I tahun 2018. "Mulai periode ini kami akan meningkatkan biodisel khususnya ke sektor non-PSO, yaitu Pertambangan. Yang kita tahu juga pengguna solar paling banyak," jelas Dirjen EBTKE Rida Mulyana di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Pengadaan penggunaan biodisel pada subsektor pertambangan ini akan dimulai pada Mei 2018, dan akan diimplementasikan selama 6 bulan hingga Oktober 2018, secara bertahap. Melalui tambahan tersebut, Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah konsumsi biodesel dari 2,68 juta Kilo Liter (KL) pada tahun 2017 menjadi sekitar 3,5 juta KL di tahun ini. "Kita akan kejar di atas 600.000 tambahannya," kata Rida.

Ke depan, sektor pertambangan akan diwajibkan menggunakan campuran biodiesel dengan Solar sebesar 15 persen (B15). Pemerintah juga telah mengalokasikan volume biodisel sebesar 200.000 kl yang dipasok oleh PT. Pertamina (Persero). Pemerintah akan memberikan insentif untuk menutup biaya tambahan yang dikeluarkan atas penggunaan B15 melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), sehingga perusahaan pertambangan hanya perlu mengeluarkan biaya pembelian sebesar harga Solar.

"Biaya tambahan itu akan ditutup melalui insentif yang dipunyai oleh BPDP-KS karena ketersediaan dana yang cukup untuk mengcover semua industri", katanya. Hal ini dijamin lantaran Pemerintah ingin produk sektor pertambangan tetap kompetitif atas biaya penggunaan bahan bakar.

BERITA TERKAIT

ASAFF 2018: HKTI Jaring Inovator Sektor Pertanian

ASAFF 2018: HKTI Jaring Inovator Sektor Pertanian NERACA  Jakarta – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjaring para inovator sektor pertanian…

PB HMI akan Mencetak 15.000 Wirausaha Baru

  NERACA   Jakarta - Guna merealisasikan penciptaan lapangan pekerjaan, PB HMI menegaskan untuk mencetak 15.000 wirausaha baru. Presidium Majelis…

Keraguan RUU KUP Yang Akan Diselesaikan Tahun Ini

      NERACA   Jakarta - Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo meragukan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Tampik Ekonomi Indonesia “Lampu Kuning”

  NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum 'lampu kuning'…

Proyek LRT Fase II akan Gunakan Skema KPDBU

    NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase II…

Produksi Gas PHE Kuartal I Naik Tiga Persen

      NERACA   Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu, mencatat…