Biodisel akan Masuk Ke Sektor Pertambangan

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik subsektor pertambangan sebagai Non PSO (Public Service Obligation) untuk penggunaan bauran biodiesel pada akhir semester I tahun 2018. "Mulai periode ini kami akan meningkatkan biodisel khususnya ke sektor non-PSO, yaitu Pertambangan. Yang kita tahu juga pengguna solar paling banyak," jelas Dirjen EBTKE Rida Mulyana di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Pengadaan penggunaan biodisel pada subsektor pertambangan ini akan dimulai pada Mei 2018, dan akan diimplementasikan selama 6 bulan hingga Oktober 2018, secara bertahap. Melalui tambahan tersebut, Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah konsumsi biodesel dari 2,68 juta Kilo Liter (KL) pada tahun 2017 menjadi sekitar 3,5 juta KL di tahun ini. "Kita akan kejar di atas 600.000 tambahannya," kata Rida.

Ke depan, sektor pertambangan akan diwajibkan menggunakan campuran biodiesel dengan Solar sebesar 15 persen (B15). Pemerintah juga telah mengalokasikan volume biodisel sebesar 200.000 kl yang dipasok oleh PT. Pertamina (Persero). Pemerintah akan memberikan insentif untuk menutup biaya tambahan yang dikeluarkan atas penggunaan B15 melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), sehingga perusahaan pertambangan hanya perlu mengeluarkan biaya pembelian sebesar harga Solar.

"Biaya tambahan itu akan ditutup melalui insentif yang dipunyai oleh BPDP-KS karena ketersediaan dana yang cukup untuk mengcover semua industri", katanya. Hal ini dijamin lantaran Pemerintah ingin produk sektor pertambangan tetap kompetitif atas biaya penggunaan bahan bakar.

BERITA TERKAIT

Ikatan Pemulung Akan Adukan Perda Larangan Plastik ke DPR

Ikatan Pemulung Akan Adukan Perda Larangan Plastik ke DPR NERACA Jakarta - Peraturan Daerah (Perda) larangan penggunaan kemasan plastik, menuai…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

BRI GANDENG HKTI MAJUKAN SEKTOR PERTANIAN

Direktur Utama Bank BRI Suprajarto (kiri) bersama Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menunjukkan naskah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Tekankan Peningkatan Kesejahteraan Pasca Inhil Jadi Kluster Kelapa di Indonesia

  NERACA   Indragiri Hilir - Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil, Bupati HM…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…