NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan penerapan kredit pendidikan dengan bunga nol persen agar tidak sampai menyebabkan terjadinya gagal bayar atau kredit bermasalah. "Kita mesti pelajari kredit pendidikan ini, karena sekalipun di Amerika Serikat, "non performing loan" (NPL)-nya banyak," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Untuk itu, menurut Darmin, desain kredit pendidikan harus dirumuskan secara matang agar tidak menyebabkan persoalan baru yang bisa mengganggu kinerja sektor perbankan. "Kita mesti desain yang betul, kalau tidak nanti repot kita," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengharapkan kredit pendidikan yang disalurkan sejumlah bank bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Ia menegaskan kredit pendidikan tersebut memiliki manfaat besar karena dapat membantu mahasiswa yang mengalami kendala biaya dalam menyelesaikan pendidikan.

Saat ini desain kredit pendidikan tersebut sedang dilakukan kajian lebih mendalam oleh pemerintah agar pemanfaatan bantuan ini benar-benar bisa membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Ini lagi diolah sistemnya, kalau memungkinkan sepanjang negara yang melakukan hal ini, maka mungkin saja semua bisa diwujudkan," kata Nasir.

Sementara itu, Pakar Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Wuryadi mengharapkan pemerintah memberikan fasilitas pendampingan usaha bagi mahasiswa dalam program "student loan" atau kredit pendidikan yang diwacanakan pemerintah. "Kredit pendidikan adalah terobosan yang positif tetapi perlu dilengkapi dengan pendampingan usaha," kata Wuryadi

Menurut Wuryadi, kredit pendidikan yang diwacanakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu generasi muda lulusan SMA sederajat yang memiliki keterbatasan biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Wacana itu, menurut dia, positif untuk membangun semangat masyarakat untuk peduli terhadap pendidikan tinggi. "Banyak yang sebetulnya ingin kuliah tapi harus memendam hasrat itu karena khawatir tidak bisa membiayai," kata dia.

Namun demikian, kata Wuryadi, karena pada akhirnya para mahasiswa yang mendapatkan kredit dituntut untuk mengembalikan dana pinjaman pendidikan itu, maka pemerintah perlu mencarikan solusi dengan memberikan pendampingan usaha. Sebelum menggulirkan kebijakan itu, menurut dia, pemerintah perlu menjamin perluasan lapangan kerja. "Ya kalau setelah lulus tidak langsung mendapatkan pekerjaan akan repot bagaimana mereka bisa mengembalikan. Oleh karena itu perlu ada pendampingan agar mahasiswa bisa merintis usaha atau disediakan lapangan kerja," kata dia.

Selain itu, jika akhirnya digulirkan, Wuryadi berharap orientasi program kredit pendidikan itu harus jelas dan bisa tepat sasaran. Meski demikian, persyaratan untuk mengakses pinjaman itu diharapkan bisa dipermudah dan tidak dibuat rumit. "Kalau persyaratannya mendapat pinjaman terlalu sulit untuk dipenuhi masyarakat menengah ke bawah ya sama saja," kata dia.