Perpres BBM Harusnya “Dibarengi” Revisi APBN

NERACA

Jakarta---Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 terkait harga jual eceran BBM. Namun penerbitan Perpres mestinya disertai pula dengan rencana revisi UU APBN. "Perpres ini tidak bisa berdiri sendiri. Namun, harus segera diikuti revisi UU APBN 2012 dalam APBN Perubahan," kata Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto di Jakarta,14/2

Menurut Pri Agung, Perpres itu akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah menerapkan kebijakan terkait BBM secara lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi terkini. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Februari 2012. Peraturan itu mencabut Perpres No 6 Tahun 2009 sebagai revisi Perpres No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang mengatur hal sama.

Perpres itu mengamanatkan Menteri ESDM menetapkan pembatasan atau penyesuaian harga. "Dengan catatan, UU APBN Perubahan segera ada. Jadi, kuncinya tetap di UU APBN Perubahan yang saya yakin akan segera menyusul," kata Pri Agung.

Lebih jauh kata Agung, Perpres 15/2012 tidak bertentangan dengan UU No 22 Tahun 2001 yang mengamanatkan persetujuan DPR untuk kenaikan harga BBM. Perpres tersebut, lanjutnya, hanya mengatur prosedur pengambilan keputusan di level pemerintah sendiri. "Setelah itu, tetap harus konsultasi dan mendapatkan persetujuan DPR, dan itu diatur dengan payung hukum yang lebih tinggi, yaitu UU," tambahnya

Ditempat terpisah, anggota Komisi VII DPR RI F-PG, Satya W Yudha menilai adanya opsi penyesuaian harga BBM berupa kenaikan atau penurunan harga dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tidak memiliki dasar. Supaya tidak melanggar, pemerintah harus masukan opsi ini dalam APBNP 2012. "Kalau Perpres tidak boleh melanggar UU APBN. Dalam UU APBN 2012, tidak akan ada kenaikan harga dalam pengaturan subsidi. Kalau mengatur kenaikan, itu refers ke UU apa? Masa Perpres lebih tinggi dari undang-undang," katanya

Dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu pada pasal 6 disebutkan "Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (minyak tanah, bensin, solar), dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan kondisi keuangan Negara, selanjutnya dapat disesuaikan berupa kenaikan atau penurunan harga.

Menurut Satya, opsi penyesuaian harga ini ada dalam UU APBN 2011, tetapi pada UU APBN 2012, aturan tersebut ditiadakan. Yang ada, lanjutnya, adalah opsi pembatasan BBM. "Dalam UU APBN 2012, tidak ada satu UU yang bisa melakukan penyesuaian harga. Kalau dulu, ada aturan jika ICP di atas 10 persen bisa melakukan penyesuaian. Jadi itu, tidak merefleksikan UU APBN 2012. Nanti seolah-olah ada kenaikan harga tapi mendahului UU, bisa dituntut masyarakat," tuturnya

Jika ingin memasukkan opsi tersebut dalam Perpres, Satya menyatakan perlunya pengajuan APBN-P 2012 terlebih dahulu agar Perpres itu memiliki dasar. "Tidak bisa kalau Perpres lebih awal daripada revisi APBN," tegasnya.

Dalam Perpres yang ditetapkan Presiden pada tanggal 7 Februari lalu ini, harga 3 jenis BBM masih tetap sama dengan aturan harga pada tahun 2009. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500, Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp 4.500, dan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 4.500. "Kalau harganya dipatok tetap, tandanya pemerintah masih sadar dengan Undang-Undang, tapi kalau opsi penyesuaian harga, tidak ada dalam undang-undang. Kalau naik itu tidak mengacu ke Perpres tapi ke UU APBN," imbuhnya. **mohar/cahyo

BERITA TERKAIT

Pembangunan Daerah Jangan Bergantung Dana Transfer APBN

      NERACA   Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menginginkan pembangunan dan pemerataan wilayah di daerah bisa…

Pemerintah Kota Palembang Revisi Kebijakan PBB

Pemerintah Kota Palembang Revisi Kebijakan PBB NERACA Palembang - Pemerintah Kota Palembang akhirnya merevisi kebijakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)…

Regulasi Tidak Lagi Relevan - Pasar Mendesak Revisi UU Pasar Modal

NERACA Jakarta –Mempertimbangkan dinamisnya pertumbuhan industri pasar modal, menjadi alasan bagi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa revisi UU Pasar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

Beban Ekonomi Akibat DBD Capai US$ 381 Juta

    NERACA   Jakarta - Indonesia telah melawan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mencapai 50 tahun, akan tetapi…