Perpres BBM Harusnya “Dibarengi” Revisi APBN

NERACA

Jakarta---Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 terkait harga jual eceran BBM. Namun penerbitan Perpres mestinya disertai pula dengan rencana revisi UU APBN. "Perpres ini tidak bisa berdiri sendiri. Namun, harus segera diikuti revisi UU APBN 2012 dalam APBN Perubahan," kata Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto di Jakarta,14/2

Menurut Pri Agung, Perpres itu akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah menerapkan kebijakan terkait BBM secara lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi terkini. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Februari 2012. Peraturan itu mencabut Perpres No 6 Tahun 2009 sebagai revisi Perpres No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang mengatur hal sama.

Perpres itu mengamanatkan Menteri ESDM menetapkan pembatasan atau penyesuaian harga. "Dengan catatan, UU APBN Perubahan segera ada. Jadi, kuncinya tetap di UU APBN Perubahan yang saya yakin akan segera menyusul," kata Pri Agung.

Lebih jauh kata Agung, Perpres 15/2012 tidak bertentangan dengan UU No 22 Tahun 2001 yang mengamanatkan persetujuan DPR untuk kenaikan harga BBM. Perpres tersebut, lanjutnya, hanya mengatur prosedur pengambilan keputusan di level pemerintah sendiri. "Setelah itu, tetap harus konsultasi dan mendapatkan persetujuan DPR, dan itu diatur dengan payung hukum yang lebih tinggi, yaitu UU," tambahnya

Ditempat terpisah, anggota Komisi VII DPR RI F-PG, Satya W Yudha menilai adanya opsi penyesuaian harga BBM berupa kenaikan atau penurunan harga dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tidak memiliki dasar. Supaya tidak melanggar, pemerintah harus masukan opsi ini dalam APBNP 2012. "Kalau Perpres tidak boleh melanggar UU APBN. Dalam UU APBN 2012, tidak akan ada kenaikan harga dalam pengaturan subsidi. Kalau mengatur kenaikan, itu refers ke UU apa? Masa Perpres lebih tinggi dari undang-undang," katanya

Dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu pada pasal 6 disebutkan "Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (minyak tanah, bensin, solar), dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan kondisi keuangan Negara, selanjutnya dapat disesuaikan berupa kenaikan atau penurunan harga.

Menurut Satya, opsi penyesuaian harga ini ada dalam UU APBN 2011, tetapi pada UU APBN 2012, aturan tersebut ditiadakan. Yang ada, lanjutnya, adalah opsi pembatasan BBM. "Dalam UU APBN 2012, tidak ada satu UU yang bisa melakukan penyesuaian harga. Kalau dulu, ada aturan jika ICP di atas 10 persen bisa melakukan penyesuaian. Jadi itu, tidak merefleksikan UU APBN 2012. Nanti seolah-olah ada kenaikan harga tapi mendahului UU, bisa dituntut masyarakat," tuturnya

Jika ingin memasukkan opsi tersebut dalam Perpres, Satya menyatakan perlunya pengajuan APBN-P 2012 terlebih dahulu agar Perpres itu memiliki dasar. "Tidak bisa kalau Perpres lebih awal daripada revisi APBN," tegasnya.

Dalam Perpres yang ditetapkan Presiden pada tanggal 7 Februari lalu ini, harga 3 jenis BBM masih tetap sama dengan aturan harga pada tahun 2009. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500, Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp 4.500, dan Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 4.500. "Kalau harganya dipatok tetap, tandanya pemerintah masih sadar dengan Undang-Undang, tapi kalau opsi penyesuaian harga, tidak ada dalam undang-undang. Kalau naik itu tidak mengacu ke Perpres tapi ke UU APBN," imbuhnya. **mohar/cahyo

BERITA TERKAIT

Belanja APBN 2018 yang Kredibel

Oleh: Joko Tri Haryanto, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *) Merujuk data pemerintah, hingga 30 Juni 2017 realisasi belanja APBN mencapai…

Penerapan BBM Satu Harga Tinggal 14 Titik

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Program BBM Satu…

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…