NERACA

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga Perpetual antara PT PP (Persero) Tbk dengan PT. Ciptadana Asset Management, dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk untuk Proyek PLTU Meulaboh Aceh. Menurutnya, skema investasi surat berharga Perpetual adalah suatu terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara massif di Indonesia.

“Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan kolaborasi yang inklusif dengan mengedepankan kepentingan rakyat, terutama dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dari pasar keuangan di Indonesia yang telah memberi landasan hukum dan ijin untuk kepentingan Perpetual ini,” ujar Bambang, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Lebih lanjut Bambang mengapresiasi usaha PT PP (Persero) untuk kreatif mencari sumber equitasnya tanpa harus berupaya mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Ia merasa yakin ke depan kalau skema investasi melalui perpetual ini sudah terbukti efektif menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur maka akan semakin banyak BUMN yang akan mencari Perpetual dan akan lebih banyak pula instrument investasi untuk mengelola dana jangka panjang.

Saat ini, kata dia, masih banyak pengelola dana investasi dana jangka panjang yang menempatkan dananya di bank. Hanya saja masalahnya, kalau hanya mengandalkan dana deposito yang tingkat suku bunganya makin turun, maka return kepada peserta dana pensiun juga akan makin turun. “Kalau itu terjadi, maka sebagai pengelola dana pensiun menjadi tidak perform. Karena itu harus ada upaya agar manfaat pengelola dana pensiun meningkat, dan itu harus dari investasi yang returnya bisa lebih tinggi,” jelasnya.

Bagi Bambang hal-hal seperti itu yang diharapkan semakin membuat pasar keuangan bisa semakin dewasa sehingga dapat mendorong semakin banyak instrumen keuangan yang bisa membuat senang semua pihak, investor maupun investee. “Ini yang kita butuhkan, dan ke depan kalau pembiayaan alternatif makin mudah, maka inisiatif pembiayaan proyek infrastruktur oleh swasta atau BUMN juga akan makin banyak, tanpa harus mengganggu APBN serta tanpa harus tergantung kepada penyertaan modal negara,” ujar Bambang.

Penerbitan skema Surat Berharga Perpetual (SBP) merupakan sejarah baru di Indonesia dalam bidang instrument investasi. SBP menawarkan instrument non kovensional bagi para investor dana jangka panjang di Indonesia seperti asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Dengan bergulirnya SBP, dana-dana jangka panjang dapat dialirkan langsung ke sektor riil melalui fitur Mezzanine Financing. Skema SBP yang diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tanpa jaminan, dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli.

Selain itu, skema ini tidak mengakibatkan dilusi saham, dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan. Investor tidak hanya mendapatakan pembayaran kupon secara rutin dengan imbal hasil yang atraktif, tetapi juga memanfaatkan tambahan hasil (step-up rate), setelah tahun ke-3 apabila PT PP (Persero) Tbk tidak melaksanakan opsi beli. Selain itu, SBP juga diperkaya dengan fitur dividen pusher yang menjadi jaminan pembayaran imbal hasil dari investasi ini.

Dalam proyek PLTU Meulaboh, SBP akan diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tb selaku induk dari PT PP Energi. Jumlah dana yang diharapkan dapat dipenuhi melalui skema ini mencapai Rp 8 triliun dimana secara bertahap akan dipenuhi dalam periode 4 (empat) tahun, dengan alokasi dana tidak terbatas hanya pada proyek pembangkit ini, namun juga untuk pengembangan unit bisnis lainnya di dalam PT PP (Persero) Tbk.

Kementerian BUMN sendiri memberikan dukungan secara penuh kepada PT PP (Persero) Tbk dengan dikeluarkannya surat persetujuan pemenuhan investasi sebesar Rp 1 triliun pada tahap awal penerbitan instrument ini. Dengan penerbitan instrument SBP ini, PT PP (persero) Tbk akan menorehkan sejarah sebagai BUMN pertama yang menginisiasi bergulirnya SBP yang menjadi angin segar pengembangan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah (APBN/APBD).