Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA

Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar dapat dievaluasi karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan domestik. Beberapa mekanisme tersebut antara lain adalah penerbitan persetujuan impor yang tidak melalui pembahasan dalam rapat koordinasi dan tanpa rekomendasi dari kementerian teknis, ketidaklengkapan dokumen persyaratan pendukung impor, dan lemahnya sistem pemantauan realisasi impor.

"Tidak efektifnya mekanisme impor pangan diperjelas dengan pembuktian beberapa fenomena perdagangan impor untuk beberapa komoditas," kata Peneliti CIPS Novani Karina Saputri di Jakarta, Rabu (19/4).

Novani memaparkan, salah satu mekanisme yang disebut tidak efektif oleh BPK adalah penerbitan persetujuan impor dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga yang tidak melalui rapat koordinasi dan tanpa rekomendasi dari kementerian teknis.

Maka pemerintah, lanjutnya, perlu mengkaji ulang apakah mekanisme impor melalui rapat koordinasi ini benar-benar efektif dan diperlukan. "Sistem rapat koordinasi dengan kementerian terkait sudah lama menjadi syarat diputuskannya impor atau tidak dan mekanisme lainnya seperti kuota impor dan penetapan importir," paparnya.

Ia menilai bahwa mekanisme semacam ini nyatanya tidak berhasil meredam tingginya harga komoditas dan justru menjadi kendala, yang terindikasi dengan harga beberapa komoditas memiliki disparitas di atas 50 persen dengan harga internasional. Demikian dikutip dari laman kantor berita Antara.

Pada kesempatan lain, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyatakan, pemerintah perlu membentuk lembaga Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan di Tanah Air dengan cara menyelesaikan beragam permasalahan seperti impor pangan. "Dengan terbentuknya BPN maka akan menjadi pemersatu semua tugas dan fungsi yang ada di kementerian atau lembaga karena menjadi melekat di lembaga pangan tersebut," kata Andi Akmal Pasluddin.

Menurut dia, BPN akan menjadi kuat dari segi otoritas dan penting karena dapat mempersingkat rantai birokrasi yang selama ini tumpang tindih. Dia mencontohkan pelaksanaan seperti kebijakan untuk kuota impor, tarif, dan turunannya dapat menjadi satu pintu dengan adanya BPN.

Hal tersebut, lanjutnya, sebagai program untuk melindungi petani nasional serta menjamin agar kedaulatan pangan Nusantara dapat terwujud. Ia menjelaskan, BPN nantinya difungsikan menjadi regulator dengan fokus utama di sisi hilir, sedangkan dari sisi hulu seperti peningkatan produksi dan sistem budi daya pangan masih tetap berada di bawah naungan kementerian teknis terkait.

Pemerintah optimistis pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring dengan tingginya produktivitas pertanian dalam negeri. "Kami optimistis dengan target ini karena kondisi geografis kita yang luar biasa," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Indriyadi di seminar nasional dengan tema Peran Keanekaragaman Hayati Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu.

Ia mengatakan dengan begitu besarnya potensi yang dimiliki dan Indonesia yang berada di lokasi sentral Asia akan memberikan pengaruh positif bagi dunia. "Kami juga berupaya konsisten untuk membangun pertanian Indonesia," katanya.

Ia mengatakan terkait dengan potensi tersebut Indonesia saat ini memiliki lahan tidur yang masih sangat luas, yaitu seluas 30 juta hektare rawa dan 24 juta hektare lahan kering. "Meskipun ada pergantian lahan dari pertanian ke nonpertanian di Pulau Jawa, kita pindahkan pertanian ke luar Pulau Jawa," katanya.

Meskipun beberapa waktu lalu sempat melakukan impor cadangan beras pemerintah, pihaknya berharap ke depan tidak lagi terjadi hal serupa. "Untuk penyerapan tahun lalu memang sempat ada 'misleading' dari Bulog sehingga target cadangan beras pemerintah tidak terpenuhi. Meski demikian, kami berharap target cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun ini sebesar 1,2 juta ton dapat terpenuhi," katanya.

Menurut dia, hal itu akan mudah tercapai mengingat volume produksi beras di Indonesia pada bulan Maret sebesar 7 juta ton, sedangkan konsumsinya 2,5 juta ton, bulan April volume produksi mencapai 5 juta ton dengan konsumsi 2,5 juta ton, volume produksi bulan Mei prediksinya 4 juta ton dengan konsumsi 2,5 juta ton, dan prediksi volume produksi bulan Juni mencapai 4 juta ton dengan konsumsi 2,5 juta ton. "Kalau hingga saat ini yang sudah diserap Bulog mencapai 400.000 ton. Ini kan baru panen rendeng, belum gadu. Secara keseluruhan target panen padi dalam negeri sepanjang tahun ini mencapai 42 juta ton," katanya.

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengungkapkan, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) sebanyak 60% bahan baku industri makanan dan minuman merupakan impor.

Ditambahkan, meski neraca perdagangan sektor pertanian di 2017 mengalami surplus, namun sebagian besar sektor mengalami defisit. “Artinya, untuk sektor-sektor pangan hortikultura dan peternakan, ini kan semua pangan, semua mengalami ketergantungan impor,” tegas Enny.

Lebih lanjut Enny mengatakan, dengan impor pangan yang cukup signifikan ini, menunjukan Indonesia sulit meraih kemandirian sektor pangan. “Entah kapan cita-cita kemandirian pangan bisa direalisasikan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Enny, kebijakan impor pangan dinilai belum efektif untuk menstabilkan harga. Pasalnya, dalam inflasi tahun lalu sebesar 3,61%, gejolak harga pangan masih menjadi salah satu penyebab utama inflasi dengan realisasi sebesar 0,46%. Dari total pengeluaran rumah tangga, konsumsi masyarakat untuk kebutuhan pangan menyumbang sekitar 75%.

BERITA TERKAIT

Perlu Tidak Impor Beras?

Persoalan lama kembali muncul di tengah kesibukan masyarakat menjelang Lebaran tahun ini. Perbedaan data beras antara Kementerian Perdagangan dan Perum…

Target Swasembada Pangan Tak Didukung Lahan

      NERACA   Jakarta - Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah…

Persediaan Beras di Lebak Tidak Perlu Impor

Persediaan Beras di Lebak Tidak Perlu Impor NERACA Lebak - Persediaan beras untuk konsumsi masyarakat di Kabupaten Lebak, Banten tidak…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tahun Depan, Upah Minimum Provinsi Naik 8%

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Dikutip…

BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$ - Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya…

DAMPAK OTT KPK TERKAIT PERIZINAN MEIKARTA - Tersandung Hukum, Saham Lippo Karawaci Merosot

NERACA Jakarta –Bertubi-tubi isu tidak sedap menghampiri mega proyek besar milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), yaitu proyek kota mandiri…