Menjadi kawasan ekonomi khusus, kota Batam tentunya akan banyak melakukan transformasi untuk mengakomodasi kepentingan pelaku bisnis sehingga terkadang lupa pada upaya pelestarian lingkungan. Namun menjawab kekhawatiran tersebut, perusahaan yang beroperasi di kota Batam menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga kelestarian lingkungan. Pasalnya, ermasalahan lingkungan hidup saat ini semakin serius dan mencakup banyak aspek kehidupan, sehingga menggerakkan banyak pihak untuk semakin peduli pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan termasuk pihak swasta.

Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) kota Batam, Johanes Kennedy menyatakan, penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk penghijauan itu sesuai dengan arahan Wali Kota.”Pemerintah melakukan pelebaran jalan untuk menaikkan nilai ekonomi di lokasi itu. Pada akhirnya untuk menguntungkan pengusaha di situ juga. Maka penghijauan di lokasi pelebaran jalan jadi program prioritas kita, seperti yang disampaikan Wali Kota,"ujarnya di Batam, kemarin.

Program penghijauan di lokasi pelebaran jalan itu juga untuk memberikan manfaat kesehatan lingkungan kepada masyarakat, mengingat banyak pohon di sekitar yang terpaksa ditebang demi pembangunan. Para pengusaha akan melibatkan pedagang tanaman lokal dalam program itu, agar ekonomi mereka juga terangkat. Selain penghijauan, kata dia, TSP juga merencanakan penyaluran dana CSR untuk membantu meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan untuk bidang pariwisata, pihaknya berencana membangun beberapa toilet di sekitar jembatan I Barelang, itu berdasarkan masukkan dari teman-teman.

Dia mengatakan, program penyaluran dana CSR ke depannya akan disinergikan dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Menurut dia, penyaluran dana CSR dengan landasan musrembang akan lebih tepat sasaran, karena merupakan permintaan masyarakat yang terangkum detil dari sisi lokasi dan kebutuhan biayanya.

Sementara itu 200 perusahaan menghadiri sosialisasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan kota Batam. Ketua panitia pelaksana, Zurniati mengatakan, sosialisasi bertujuan agar perusahaan meningkatkan komitmen dan kepedulian serta sinergi dengan pemerintah kota Batam dalam melaksanakan TSP.”Kedua, agar TSP sesuai rencana pembangunan yang disusun pemerintah kota Batam," kata Zurniati.

Tujuan ketiga, agar perusahaan mengetahui bidang-bidang kerja yang bisa disalurkan TSP. Di antaranya bidang bina lingkungan seperti pembangunan taman, penanaman pohon, dan sebagainya. Kemudian bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan masyarakat, infrastruktur kelurahan, dan pengentasan kemiskinan.”Perusahaan yang melaksanakan TSP sesuai dengan rencana pembangunan Pemerintah Kota Batam akan diberikan 'reward',”paparnya.

Penetapan Lokasi Bufferzone

Sebelumya, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan memberikan Penetapan Lokasi (PL) Bufferzone dengan peruntukan penghijauan. Namun pengawasan akan semakin intensif dilakukan supaya tidak ada lagi penyalahgunaan PL tersebut menjadi bangunan permanen. “Saya kira sejauh ini tetap diberikan, tapi penegakan akan dilakukan,” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo.

Dia kemudian mengatakan, sesuai dengan aturan di sepanjang jalur hanya boleh diberikan lima persen dan jika ada bangunan tak boleh permanen. Karena banyaknya kios liar yang berdiri saat ini, maka tata kota Batam sekaligus estetikanya menjadi terganggu.”Kalau dibuat benar, maka tak perlu terjadi. Karena cuma lima persen saja dibangun dan tidak boleh permanen,” jelasnya.

Makanya, dirinya mendukung upaya yang dilakukan tim terpadu dalam menertibkan bangunan kios liar di sepanjang bufferzone.”Saya dukung upaya tim terpadu untuk penegakan peraturan karena sudah diperjanjikan dengan jelas,” katanya.

Kedepannya, BP Batam bersama Pemko Batam akan membuat rencana penataan bufferzone.”Nanti akan buat rencana berasma dengan Pemko mana lahan-lahan yang tidak boleh sama sekali atau masih ada lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan tapi tidak mengganggu keindahan kota,” katanya.

Dalam waktu dekat, BP Batam sudah mempersiapkan Peraturan Kepala (Perka) mengenai pengaturan Right of Way (ROW) jalan. Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengingatkan kepada masyarakat agar jangan membeli kios liar. Menurutnya sesuai aturan tidak boleh ada yang membangun diatas lahan yang seyogyanya digunakan untuk penghijauan.”Kalau semua mau tempati (lokasi penghijauan) kapan berkembang Batam ini. Kita semua sama-sama ingin Batam berkembang ya tolong lah taati peraturan pemerintah yang ada. Kalau semuanya aman dan tertib kan jadi bagus kota ini,” kata Amsakar.

Dia meminta masyarakat lebih jeli dan bijak kedepannya. Jika mau berusaha, pilihlah tempat yang memiliki status jelas. Dan jangan mudah dirayu oleh pihak tertentu.“Kasian nanti masyarakat juga yang rugi kalau beli atau bangun kios di lahan yang dilarang. Jangan lah beli kios liar jika tak ingin rugi” ujarnya.