Balada Bobroknya Pendidikan Politik

Oleh : Ammamurahman, Pemerhati Ekonomi Politik

Nama Amin Rais, ini lagi-lagi menjadi viral akibat pernyataannya yang menghebohkan masyarakat, bahkan beberapa orang melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penghinaan. Aulia, selaku pelapor dari Cyber Indonesia melaporkan Amin Rais menggunakan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sosok ini tentu sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia. Namanya sudah masyhur sejak era reformasi karena ia dianggap sebagai salah satu tokoh reformasi beserta beberapa tokoh lainnya seperti GusDur (Abdurrahman Wahid), Cak Nur (Nurcholis Madjid), dan Cak Nun (Emha Ainun Najib).

Amin Rais sempat juga menduduki jabatan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai implikasi dari kekuatan politik poros tengah yang ia bangun dengan Gus Dur. Tak ayal selain mengantarkannya menjadi ketua MPR, koalisi poros tengah ini juga yang membawa Abdurrahman Wahid menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, Amin Rais juga sempat mencalonkan diri sebagai calon Presiden 2004 didampingi Siswono Yudo Husodo sebagai calon Wakil Presiden. Namun ia gagal pada pertarungan ini. Ada komentar menarik dari Prof Tim Lindsey yang saat itu dibicarakan kepada Nadirsyah Hosen (Dosen Monash Law School) seperti yang penulis kutip dari laman Twitter Gus Nadirsyah. “Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan pemilu ini, tapi saya tahu siapa yang akan kalah, yakni Amin Rais”. Entah apa yang membuat Tim Lindsey berkata demikian, namun yang jelas bukan hanya dia yang memprediksikan demikian, banyak di kalangan pemgamat politik Indonesia saat itu yang memprediksi Amin Rais tidak akan memenangi pemilu Presiden.

Amin Rais selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling getol mengkritik pemerintahan Joko Widodo. Mulai dari pengibulan sertifikat tanah, sampai yang terakhir yang cukup mengehebokan adalah pernyataannya tentang adanya partai Allah dan partai setan. PAN, PKS, dan Gerindra ia anggap sebagai partai Allah yang harus berjuang bersama umat Islam untuk menumbangkan Jokowi, ia tidak secara jelas menyebut partai apa yang ia maksud sebagai partai setan. Namun kalau menggunakan pendekatan mahfum muwafaqahnya ushul fikih, maka yang dimaksud tidak lain adalah partai yang berseberangan dengan koalisi PAN, PKS, dan Gerindra yang telah Amin sebutkan di ceramah tersebut.

Kejadian ini tentu sangat ironi bagi dunia perpolitikan Indonesia. Dunia politik sudah tidak lagi mengedepankan nilai-nilai dan norma dalam menyerang lawan. Apa yang disampaikan Amin Rais kalau boleh dikatakan adalah musibah besar. Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, apalagi nilai-nilai agama. Dikotomi antara Allah dan setan merupakan dikotomi yang sangat riskan. Allah adalah tuhan umat Islam yang sangat suci, ia suci dari segala bentuk, kalau bahasa al-Qur’annya laisa kamitslihi syai’un. Ia mahasuci dari kepentingan manusia, sedangkan setan adalah makhluk Allah yang dipersepsikan jahat, yang selalu membangkang terhadap perintah Tuhannya. Sungguh ironi, kepentingan politik lima tahun harus membawa nama Tuhan yang agung itu.

Penulis sedikit teringat komentar KH. Mustofa Bisri (GusMus) terhadap orang-orang yang sering mengajak Tuhan untuk berkampanye. Tuhan kok diajak kampanye? Memang kamu ini siapa? Seloroh Gus Mus, kiai Kharismatik asal Rembang tersebut. Kalau dianalisa secara kontinuitas, ucapan Amin Rais tersebut tak lepas dari konteks demo 212 yang sempat heboh beberapa waktu lalu tersebut. Dari sinilah muara itu muncul, yakni anggapan partai-partai yang mengusung Ahok di Pilkada DKI Jakarta ialah partai yang diasumsikan oleh Amin sebagai partai setan, karena partai-partai tersebut mendukung penista agama, begitu kira-kira. Padahal waktu masa kampanye Pilkada tersebut Ahok belum mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dianggap sebagai penista agama karena proses peradilan masih berjalan.

Pendidikan Politik

Masalah utama masih berlakunya isu-isu agama dalam politik adalah karena masyarakat kita masih sangat buta terhadap politik. Dan kebutaan politik itu disebabkan minimnya pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan kita. Kelemahan masyarakat inilah yang dimanfaatkan Amin Rais untuk mengkampanyekan isu-isu agama. Bukan malah memperdamai kehidupan berbangsa, ucapan Amin ini tak ayal justru memperkeruh kedamaian yang selama ini sudah terlaksana. Untuk sekelas guru besar seperti Amin Rais, al ini sangat miris, karena ambisinya untuk meraih kekuasaan harus dilakukan dengan cara-cara kotor, tidak jantan, dan tidak elegan. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Antoni Raja bahwa menyebarnya berita hoax dikarenakan oposisi yang tidak punya kreatifitas untuk melawan atau memberikan alternatif kebijakan, akibatnya cara-cara keruh lah yang dipakai, salah satu contohnya adalah kasus Amin Rais ini. Mirisnya lagi orang-orang yang gampang bergejolak tersebut sangat mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal demikian, yakni orang-orang yang fanatik, orang-orang yang baru belajar agama, dan orang-orang yang memang jarang berpikir sehingga jika ada sedikit saja provokasi dari seseorang mereka akan begitu saja mengikutinya.

Hemat penulis, ada dua titik yang harus diperbaiki jika ingin politik Indonesia bermartabat. Pertama, para politikus lebih-lebih seorang ilmuwan seperti Amin Rais berhenti untuk memberikan provokasi kepada masyarakat. Merupakan tindakan yang keji jika Masjid sebagai tempat ibadah justru digunakan sebagai tempat berkampanye, lebih-lebih kampanye tersebut mengandung unsur provokasi yang menggunakan isu agama seperti kasus partai Allah dan partai setan ini. Penulis yakin bahwa Amin Rais sangat paham kualitas pendidikan dan politik masyarakat Indonesia yang masih jauh dari kata beradab ini. Jika benar-benar politikus yang negarawan ia akan mendidik Indonesia untuk menggunakan cara-cara elegan dalam berkampanye seperti menawarkan program unggulan, menerbitkan pemimpin amanah, dan memunculkan pejabat-pejabat negarawan yang jauh dari kata korupsi, bukan malah memanfaatkan mereka sebagai objek politik untuk meraup suara. Jika demikian, salahkah jika Amin Rais dianggap seorang yang hanya politikus tapi bukan negarawan? Negarawan sejati adalah ia yang mampu mempersatukan masyarakatnya dalam bingkai kedamaian bukan malah memanfaatkan celah untuk memprovokasi masyarakat. lebih-lebih dengan pernyataan konyol yang jauh dari kata rasional dan jauh dari dimensi akademik.

Kedua, para masyarakat harus sadar akan pendidikan politik yang inklusif dan berwawasan kebangsaan. Politik yang mendahulukan keutuhan bangsa daripada hanya tujuan kemenangan dan kekuasaan. Beban taklif untuk mendidik masyarakat ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan bagi setiap warga Negara yang berjiwa ksatria yang menginginkan negaranya tidak bubar dan tetap utuh. Selama ini masyarakat yang seperti ini lebih banyak diam, sehingga frame media seakan-akan masyarakat yang garang-garang itulah sebagai mayoritas. Hal ini sangat berbahaya karena dampaknya akan menimpa langsung kepada para pemuda yang baru tahu politik dan agama, yang butuh bimbingan bagi masa mudanya yang tidak stabil tersebut.

Dua titik ini jika diperbaiki, niscaya tidak ada lagi umpatan-umpatan provokasi yang menghiasi jagad politik Indonesia, sehingga di masa mendatang Indonesia bisa menjadi Negara maju yang berdaulat yang berasaskan keadilan dan berprinsip terbuka. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah akan bahu membahu membangun Indonesia yang sejahtera sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Semoga masih ada politikus dan negarawan di Negara yang berbhineka tunggal ika ini.

BERITA TERKAIT

Teror di Tahun Politik

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tahun politik nampaknya semakin rentan terhadap iklim sospol dan karenanya…

Manfaat Ekonomi dan Politik Kunjungan PM China

   Oleh : Alan Akim, Pengamat Ekonomi dan Politik   Indonesia akan kedatangan perdana menteri  China Li Keqiang  yang akan…

Sinergi Politik-Ekonomi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi   Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Ekonomi - politik dan politik -…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Masa Kampanye Pilkada 2018 dan Netralitas ASN/PNS

Oleh : Amril Jambak, Founder Forum Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan Memasuki tiga bulan pelaksanaan kampanye, sejumlah pasangan calon (Paslon) kepala…

Kartu Kredit Pemerintah, Model Baru Pengelolaan Keuangan Negara

Oleh : Budi Lesmana, Staf Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu *) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan uji coba penggunaan…

Menjaga Nafas Kebangsaan dengan Pancasila

  Oleh : Torkis T. Lubis, Alumni KRA ke-56 Lemhanas Semangat kebangsaan di tanah air di tahun politik ini menghadapi…