KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

NERACA

Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah yang sedang berlaga di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat.

"Kemarin kita baru melakukan pertemuan dengan para pasangan calon kepala daerah hari ini dengan para pelaku usaha. Kita juga mengingatkan mereka (pengusaha) jangan ada rasa takut ketika dimintai oleh calon kepala daerah, dengan memberikan janji-janji," kata wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di Bandung, Rabu (18/4).

Ditemui usai menjadi pembicara pada acara Pendampingan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Basaria juga meminta pelaku usaha agar tidak memberikan sesuatu kepada calon kepala daerah dengan maksud tertentu.

"Jadi maksudnya pengusaha itu dengan segala cara, dia mencoba memberikan sesuatu (kepada calon kepala daerah) dengan ada kesepakatan kalau yang bersangkutan jadi, duduk sebagai kepala daerah itu dia akan mendapatkan tender. Ini yang kita sebut ijon," kata dia.

Ia mengatakan jika ada pengusaha yang diminta sesuatu oleh calon kepala daerah maka segera laporkan kepada aparat penegak hukum. Selain itu, lanjut dia, upaya lain untuk mencegah atau menjauhkan pengusaha dari tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan dibentuknya Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat yang merupakan kerja sama antara KPK dengan Kadin Provinsi Jawa Barat.

"Dengan adanya komite advokasi ini maka ada semacam kesepakatan bersama antar mereka. Kalau mereka sepakat untuk tidak memberikan maka ini otomatis jadi hal yang baik untuk diteruskan. Pejabat kita itu sudah digaji oleh uang rakyat sehingga tidak perlu lagi diberikan sesuatu oleh pihak tertentu," ujar dia.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat, Agung Suryamal mengatakan pihaknya menyambut baik dibentuknya Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat karena hal tersebut merupakan bentuk kerja sama antara dunia usaha dan lembaga antirasuah dalam pencegahan tindakan korupsi.

Menurut Agung, saat ini banyak keterlibatan para pengusaha swasta dalam kasus tindak pidana korupsi."Yang terjerat kasus korupsi oleh KPK itu 70 hingga 80 dari kalangan pengusaha," kata dia.

Sementara, DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan pembekalan antikorupsi kepada seluruh pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pihaknya menyambut baik penyelenggaraan pembekalan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Satu tahap pencalonan telah selesai dilaksanakan tinggal satu tahap lagi yaitu surat-surat terkait pengunduran diri semoga ini semakin melancarkan tahapan pilkada ini," kata Ineu.

Ineu pun menilai bahwa dengan telah dilaksanakannya tahapan tersebut dapat mendukung terciptanya kondusivitas penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018.

Dia berharap, setelah dilaksanakannya tahapan pengumuman LHKPN para calon kepala daerah dapat berkonsentrasi dalam tahapan kampanye dengan kondusif."Setelah ini para pasangan calon dapat berkonsentrasi berkampanye dengan kondusif dan menjadikan Pilkada di Jawa Barat ini berjalan dengan lancar," ujar Ineu.

Basaria menambahkan pembekalan antikorupsi kepada calon kepala daerah tersebut sengaja diberikan sejak tahap awal atau sebelum menjadi kepala daerah agar terhindar dari tindak pidana korupsi."Tahun ini kita mulai dari awal agar dalam proses mencapai kepala daerah, nantinya kepala daerah yang terpilih itu bisa terhindar dari korupsi atau tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi," kata Basaria.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hingga saat ini ada 12 kepala daerah di Provinsi Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi sehingga Jawa Barat tercatat sebagai provinsi peringkat pertama yang jumlah kepala daerahnya paling banyak terjerat korupsi di Indonesia. mohar/ant

BERITA TERKAIT

Telkomsel Siap Bangun 108 BTS USO - Buka Akses Daerah Tertinggal

NERACA Rote – Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, Menteri Negara BUMN Republik Indonesia, Rini Soemarno, bersama dengan…

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah

Pengamat: Polri Harus Usut Dugaan Korupsi Pertanian Daerah NERACA Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno…

Memacu Daerah Tumbuh

Ketika Presiden Jokowi memanggil pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) ke Istana beberapa waktu lalu, merupakan pertanda pemerintahan pusat serius memperhatikan potensi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indonesia Harus Perkuat Sektor Riil Sikapi Krisis Turki

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian tengah berupaya memperkuat sektor riil untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan di dalam negeri akibat krisis…

BI KEMBALI NAIKKAN SUKU BUNGA ACUAN JADI 5,5% - Stop Impor Barang Modal dan Tunda Proyek BUMN

Jakarta-Di tengah ancaman defisit neraca perdagangan Indonesia yang makin melebar belakangan ini, dan tekanan ekonomi AS yang mempengaruhi global, Bank…

HADAPI DAMPAK KRISIS EKONOMI TURKI - Presiden Jokowi Minta Menteri Siap Siaga

Jakarta-Presiden Jokowi akhirnya memerintahkan para menterinya untuk menjaga kewaspadaan dan kesiagaan dalam menghadapi imbas gejolak ekonomi yang terjadi di Turki…