DJP Gandeng Bank BUMN Untuk Layanan Elektronik

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meningkatkan komitmen dengan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri untuk mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik. Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerja sama dalam rangka pemanfaatan layanan pajak dan jasa perbankan antara Direktur Jenderal Pajak dengan tiga direktur utama tiga bank BUMN di Jakarta, Rabu (18/4).

Melalui nota kesepahaman ini, maka DJP bersama dengan tiga bank BUMN ini sepakat untuk mengembangkan layanan e-billing, kiosk pajak dan layanan elektronik lainnya maupun pengembangan kartu pintar NPWP. Dari layanan e-billing, kedua belah pihak akan menyempurnakan sistem billing bulk, perbaikan pembayaran billing valas, pengembangan kanal pembuatan kode billing, sosialisasi bersama dan evaluasi pengembangan billing.

Untuk layanan kiosk pajak, pengembangan layanan elektronik ini mencakup fitur pendaftaran NPWP, pembuatan billing, pelaporan SPT dan pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak. Selain itu, komitmen ini juga menjajaki adanya kerja sama e-payment pajak melalui aplikasi pengirim pesan instan, pengembangan manajemen API serta pelaporan SPT dengan mendorong peran bank sebagai penyedia jasa aplikasi.

Kedua belah pihak ikut menyepakati penerbitan Kartu Pintar NPWP yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk kartu elektronik, baik uang elektronik atau kartu debit yang akan digabung dengan kartu dari DJP. Dengan demikian, kartu pintar ini merupakan integrasi dari kartu elektronik serta data indentitas NPWP, data identitas kepegawaian dan data identitas lainnya.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan program kartu pintar ini akan diuji coba terlebih dahulu di lingkungan kantor pusat DJP sebelum nantinya dimanfaatkan sepenuhnya bagi masyarakat luas. "Uji coba ini dalam rangka memastikan tidak ada masalah dengan kartunya. Kita juga minta izin dari regulator. Kartu ini nanti menggabungkan identitas, jadi sekali gesek, berbagai info tersedia," kata Robert.

Melalui uji coba ini, maka kartu pintar akan dikembangkan sekaligus berfungsi juga sebagai kartu tanda pengenal pegawai di seluruh unit kerja DJP. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas serta perluasan jangkauan layanan merupakan bagian dari upaya DJP untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar dapat menjalankan hak maupun kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, cepat, aman dan nyaman.

BERITA TERKAIT

Bank Dunia Tawarkan Utang untuk Rekonstruksi Bencana

      NERACA   Bali - Bank Dunia menyiapkan bantuan pinjaman sebesar satu miliar dolar AS untuk membantu Indonesia…

Maybank Sediakan Fasilitas Pinjaman Rp3 Triliun untuk AP II

      NERACA   Jakarta - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) meningkatkan kemitraan strategis dengan PT Angkasa…

Direktur CPL World Bank Kunjungi Damamaya Cyber Monitor - Sebut Denpasar Mampu Sediakan "Big Data" Perencanaan Pembangunan

Direktur CPL World Bank Kunjungi Damamaya Cyber Monitor Sebut Denpasar Mampu Sediakan "Big Data" Perencanaan Pembangunan NERACA Denpasar - Tiga…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Meski Rupiah Melemah, Subsidi BBM Tak Berubah

      NERACA   Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih dikisaran Rp15.200 yang mana nilai tersebut jauh…

KawanLama Pasarkan Brankas Sentry Safe

  NERACA   Jakarta – PT Kawan Lama Inovasi telah memasarkan produk brankas yaitu Sentry Safe di Indonesia. Produk brankas…

Taiwan Ajak Pembeli dari Indonesia - Gelar Pameran AMPA 2019

      NERACA   Jakarta – Pameran otomotif dan suku cadang asal Taiwan akan digelar pada 24-28 April 2019…