DJP Gandeng Bank BUMN Untuk Layanan Elektronik

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meningkatkan komitmen dengan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri untuk mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik. Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerja sama dalam rangka pemanfaatan layanan pajak dan jasa perbankan antara Direktur Jenderal Pajak dengan tiga direktur utama tiga bank BUMN di Jakarta, Rabu (18/4).

Melalui nota kesepahaman ini, maka DJP bersama dengan tiga bank BUMN ini sepakat untuk mengembangkan layanan e-billing, kiosk pajak dan layanan elektronik lainnya maupun pengembangan kartu pintar NPWP. Dari layanan e-billing, kedua belah pihak akan menyempurnakan sistem billing bulk, perbaikan pembayaran billing valas, pengembangan kanal pembuatan kode billing, sosialisasi bersama dan evaluasi pengembangan billing.

Untuk layanan kiosk pajak, pengembangan layanan elektronik ini mencakup fitur pendaftaran NPWP, pembuatan billing, pelaporan SPT dan pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak. Selain itu, komitmen ini juga menjajaki adanya kerja sama e-payment pajak melalui aplikasi pengirim pesan instan, pengembangan manajemen API serta pelaporan SPT dengan mendorong peran bank sebagai penyedia jasa aplikasi.

Kedua belah pihak ikut menyepakati penerbitan Kartu Pintar NPWP yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk kartu elektronik, baik uang elektronik atau kartu debit yang akan digabung dengan kartu dari DJP. Dengan demikian, kartu pintar ini merupakan integrasi dari kartu elektronik serta data indentitas NPWP, data identitas kepegawaian dan data identitas lainnya.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan program kartu pintar ini akan diuji coba terlebih dahulu di lingkungan kantor pusat DJP sebelum nantinya dimanfaatkan sepenuhnya bagi masyarakat luas. "Uji coba ini dalam rangka memastikan tidak ada masalah dengan kartunya. Kita juga minta izin dari regulator. Kartu ini nanti menggabungkan identitas, jadi sekali gesek, berbagai info tersedia," kata Robert.

Melalui uji coba ini, maka kartu pintar akan dikembangkan sekaligus berfungsi juga sebagai kartu tanda pengenal pegawai di seluruh unit kerja DJP. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas serta perluasan jangkauan layanan merupakan bagian dari upaya DJP untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar dapat menjalankan hak maupun kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, cepat, aman dan nyaman.

BERITA TERKAIT

Kembangkan Bisnis PT Industri Sandang Nusantara - Lima BUMN Kerjasama Sinergis

NERACA Jakarta- Membangun sinergisitas antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), belum lama ini lima BUMN, yaitu PT Danareksa (Persero), PT…

Astra Beri Bantuan Rp 550 Juta Untuk Lombok

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan, khususnya korban gempa di Lombok. PT Astra International Tbk (ASII) melalui program Nurani Astra memberi…

Bank DKI Raih Penghargaan Top Bank Bidang Fintech

      NERACA   Jakarta - Atas upaya mendorong penerapan transaksi non tunai, Bank DKI memperoleh penghargaan TOP Bank…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan

      NERACA   Jakarta - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi. Indonesia pun…

Taiwan akan Jadikan Indonesia Basis Produksi di Asia

      NERACA   Jakarta - Pemerintah New Taipei City bekerjasama dengan Taiwan External Trade and Development Council di…

LG Targetkan Penjualan AC Komersil Naik 30% - Sertifikasi Uji Hemat Listrik

      NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia (LG) baru saja mengantongi uji hemat listrik dari lembaga…