DJP Gandeng Bank BUMN Untuk Layanan Elektronik

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meningkatkan komitmen dengan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri untuk mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik. Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerja sama dalam rangka pemanfaatan layanan pajak dan jasa perbankan antara Direktur Jenderal Pajak dengan tiga direktur utama tiga bank BUMN di Jakarta, Rabu (18/4).

Melalui nota kesepahaman ini, maka DJP bersama dengan tiga bank BUMN ini sepakat untuk mengembangkan layanan e-billing, kiosk pajak dan layanan elektronik lainnya maupun pengembangan kartu pintar NPWP. Dari layanan e-billing, kedua belah pihak akan menyempurnakan sistem billing bulk, perbaikan pembayaran billing valas, pengembangan kanal pembuatan kode billing, sosialisasi bersama dan evaluasi pengembangan billing.

Untuk layanan kiosk pajak, pengembangan layanan elektronik ini mencakup fitur pendaftaran NPWP, pembuatan billing, pelaporan SPT dan pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak. Selain itu, komitmen ini juga menjajaki adanya kerja sama e-payment pajak melalui aplikasi pengirim pesan instan, pengembangan manajemen API serta pelaporan SPT dengan mendorong peran bank sebagai penyedia jasa aplikasi.

Kedua belah pihak ikut menyepakati penerbitan Kartu Pintar NPWP yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk kartu elektronik, baik uang elektronik atau kartu debit yang akan digabung dengan kartu dari DJP. Dengan demikian, kartu pintar ini merupakan integrasi dari kartu elektronik serta data indentitas NPWP, data identitas kepegawaian dan data identitas lainnya.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan program kartu pintar ini akan diuji coba terlebih dahulu di lingkungan kantor pusat DJP sebelum nantinya dimanfaatkan sepenuhnya bagi masyarakat luas. "Uji coba ini dalam rangka memastikan tidak ada masalah dengan kartunya. Kita juga minta izin dari regulator. Kartu ini nanti menggabungkan identitas, jadi sekali gesek, berbagai info tersedia," kata Robert.

Melalui uji coba ini, maka kartu pintar akan dikembangkan sekaligus berfungsi juga sebagai kartu tanda pengenal pegawai di seluruh unit kerja DJP. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas serta perluasan jangkauan layanan merupakan bagian dari upaya DJP untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar dapat menjalankan hak maupun kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, cepat, aman dan nyaman.

BERITA TERKAIT

Ford Rencanakan Teknologi Nirkabel Baru Untuk Mobil

Ford Motor Co mengatakan pada Senin (7/1) bahwa pihaknya berencana untuk meluncurkan teknologi nirkabel untuk model kendaraan baru di Amerika…

Ciptakan Lingkungan Bersih - Allianz Beri Pelatihan Bank Sampah Gusling

Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang belum tertangani secara optimal, bahkan sebagian belum tertangani dengan baik. Alhasil, memberikan dampak…

Gandeng Tiga Bank Syariah - Pertamina Siapkan Payroll Bagi Karyawan

NERACA Jakarta- PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga bank Syariah BUMN sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan sejumlah pembayaran personal karyawan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Tekankan Peningkatan Kesejahteraan Pasca Inhil Jadi Kluster Kelapa di Indonesia

  NERACA   Indragiri Hilir - Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil, Bupati HM…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…