BPKD Kota Sukabumi Kumpulkan Rp13 miliiar dari Pajak - Sampai Semester Pertama

BPKD Kota Sukabumi Kumpulkan Rp13 miliiar dari Pajak

Sampai Semester Pertama

NERACA

Sukabumi - Sampai dengan triwulan pertama jumlah pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi mencapai Rp13.983.474.013 dari target per tahun mencapai Rp35.942.387.259.

"Dari sembilan pajak yang dikelola oleh kami pada triwulan pertama sudah mencapai Rp13 miliar lebih," ujar Kabid Penagihan Pajak dan Bukan Pajak Unang Djunaedi yang didampingi oleh Kabid Pendataan dan Penetapan BPKD Kota Sukabumi Rakhman Gania Kusuma, Rabu (18/4).

Lebih lanjut Unang menjelaskan, sembilan jeni pajak tersebut yakni, pajak hotel dari target Rp2.551.918.440 samapi semseter pertama mencapai Rp575.647.578, pajak restoran dari target Rp7.091.050.000 sampai saat ini sudha mencapai Rp2.104.620.180, kemudian yang ketiga pajak hiburan sampai semeseter pertama ini mencapai Rp199.906.373 dari target Rp800.305.000, pajak reklame dari target Rp815.713.819 sudah mencapai Rp281.291.648. pajak penerangan jalan dari target Rp8.010.000.000 semseter satu ini sudah mencapai Rp2.454.863.937.

Selain itu pajak parkir dari target Rp329.400.000 sampai semester satu ini sudha mencapai Rp90.760.500, pajak air bawah tanah sudah mencapai Rp32.899.500 dari target Rp144.000.000, pajak bumi dan bangunan (PBB) dari taregt Rp88.200.000.000 baru teralisasai di semseter pertama ini mencapai Rp1.804.974.915 dan pajak bea perolehan hak atas tanah atau bangunan (BPHTB) dari target Rp8.000.000.000 semester pertama ini sudha mencapai Rp6.438.509.282."Melihat data semester satu itu, kami meyakini jika akhir tahun nanti semua target bisa terlampaui, bahkan dipastikan bisa melebihi yang sudah ditentukan," aku Unang.

Yang jelas saat ini lanjut Unang, pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi ke pada wajib pajak menyusul sudah diberlakukanya sistem pajak online. Sejauh ini respon para wajib pajak bisa tergolong sudah bagus, karena mereka bisa membayar tepat waktu, ditambah ketika akan membayar, akan muncul berapa pajak yang harus dibayarkan."Tapi, jika ada keterlambatan tentu saja akan ada sangsi sesuai dengan peraturan daerah (perda) yang ada," terangnya.

Selain itu juga lanjut Unang, pihaknya terus melakukan pengawasan kewajiban pajak dilapangan secara rutin, untuk menggenjot pendapatan daerah dari wajib pajak."Kita terus lakukan pengawasan. Yang jelas kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal," pungkasnya. Arya

BERITA TERKAIT

PoliticaWave : Jokowi Kuasai Medsos Pada Debat Pertama

PoliticaWave : Jokowi Kuasai Medsos Pada Debat Pertama NERACA Jakarta - Survei media sosial PoliticaWave menyebut bahwa pasangan capres dan…

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

Dorong Bisnis Lebih Agresif - Bukalapak Raih Kucuran Dana dari Mirae Asset

NERACA Jakarta –Pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce Bukalapak, mendorong beberapa perusahaan besar lainnya untuk ikut serta memberikan suntikan modal. Apalagi, Bukalapak…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi NERACA Jakarta - Dibalik rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat…

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan NERACA Bogor – Pekan lalu, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance”)…

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…