Pemerintah akan Bagikan Sertifikat Lahan Secara Masal pada Juni

NERACA

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menargetkan pembagian sertifikat lahan masyarakat secara massal baru akan dilakukan mulai Juni 2018. Menteri Sofyan Djalil, saat ditemui di Kementerian ATR Jakarta, Rabu (18/4), mengatakan pihaknya menargetkan pembagian tujuh juta bidang sertifikat pada tahun ini dapat diselesaikan November 2018.

"Sertifikat massal baru bisa kita keluarkan bulan Juni, Juli, Agustus. Tahun ini diharapkan semua pekerjaan tujuh juta itu bulan November," kata Sofyan. Dalam Program Reforma Agraria, Kementerian ATR menargetkan kepemilikan 126 juta sertifikat tanah oleh masyarakat, namun sejauh ini baru tercapai 51 juta sertifikat yang dimiliki masyarakat.

Oleh sebab itu, Kementerian ATR menargetkan pada tahun ini dapat membagikan tujuh juta sertifikat tanah, dan meningkat pada 2019 menjadi sembilan juta sertifikat. Pada 2017, Kementerian ATR telah merealisasikan pembagian 5,4 juta bidang sertifikat.

Sofyan menjelaskan dalam sertifikasi lahan, kendala yang dihadapi adalah proses ukur. Setelah menetapkan desa yang akan disertifikasi lahannya, BPN akan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan setelah masyarakat setuju dengan pembuatan patok, baru kemudian dilakukan pengukuran.

Dalam sertifikasi lahan ini, BPN tidak menarik biaya sepeser pun atau gratis. Namun untuk prasertifikasi, sesuai dengan Peraturan Daerah, ada biaya administrasi, seperti biaya materai yang dipatok dari kepala desa. "Di desa saja bayar, kalau BPN ngukur dan sebagainya itu gratis, tidak ada biaya sama sekali," kata Sofyan.

Dengan kepemilikan sertifikat tanah, masyarakat dapat terhindar dari konflik atau sengketa tanah di kemudian hari karena ada hak legal yang mencantumkan ukuran dan batas tanah yang jelas. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses perbankan untuk mendapatkan modal usaha dengan mengagunkan sertifikatnya.

Sofyan juga membantah tudingan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembohongan dalam pembagian sertifikat tanah. Ia mengatakan pihaknya telah mendaftarkan, melakukan sertifikasi, mengukur dan memperbaiki data pertanahan sampai 5,4 juta bidang pada 2017. “Yang sertifikat selesai, kita berikan betul-betul itu lebih dari 5,4 juta bidang dan itu riil, bisa diaudit, ada nomornya sertifikat itu. Jadi tidak 'ngibul',” kata Sofyan.

Dalam Program Reforma Agraria, Kementerian ATR menargetkan kepemilikan 126 juta sertifikat tanah oleh masyarakat, namun sejauh ini baru tercapai 51 juta sertifikat yang dimiliki masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian ATR menargetkan pada tahun ini dapat membagikan 7 juta sertifikat tanah, dan meningkat pada 2019 menjadi 9 juta sertifikat. Pada 2017, Kementerian ATR telah merealisasikan pembagian 5,4 juta bidang sertifikat.

Sofyan menjelaskan dengan kepemilikan sertifikat tanah, masyarakat dapat terhindar dari konflik atau sengketa tanah di kemudian hari karena ada hak legal yang mencantumkan ukuran dan batas tanah yang jelas. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses perbankan untuk mendapatkan modal usaha dengan mengagunkan sertifikatnya.

BERITA TERKAIT

Target Swasembada Pangan Pemerintah Tidak Didukung Luas Lahan - Data Hasil Riset

NERACA Jakarta – Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah luas lahan pertanian yang…

Harga Premium Batal Naik, Pemerintah Malah Dikritik

  Oleh: Fajar Zulfadli S, Mahasiswa FISIP UNJ   Pemerintahan Indonesia era Presiden Joko Widodo cukup menarik perhatian berbagai kalangan.…

Pemerintah Hamburkan Dolar ke Luar Negeri, BI ke Dalam Negeri

Oleh: Gigin Praginanto, Pemerhati Kebijakan Publik Berapa banyak bank bakal klenger dihantam kredit macet? Berapa banyak pekerja bakal kena PHK…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Mulai Buahkan Hasil, Skema KPBU Juga Butuh Insentif

  NERACA   Jakarta - Proyek Infrastruktur yang dibiayai dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai sudah membuahkan…

Realisasi Subsidi Energi Lampaui Pagu Anggaran

  NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan realisasi subsidi BBM dan LPG dalam APBN pada…

Jasa Raharja Targetkan Laba Rp1,6 triliun

      NERACA   Jakarta - PT Jasa Raharja (Persero) menargetkan perolehan laba 2018 sebesar Rp1,6 triliun. Angka tersebut…