Wakil Ketua DPR: UU Desa Perlu Direvisi

Wakil Ketua DPR: UU Desa Perlu Direvisi

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan UU Desa perlu segera direvisi agar dapat mengatur secara tegas status perangkat desa sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara.

"Ini perlu ada perlindungan status hukum, makanya yang akan datang perlu ada revisi UU Desa," kata Taufik Kurniawan dalam rilis di Jakarta, Rabu (18/4).

Menurut Taufik, selain perangkat desa, perlu juga kejelasan terkait dengan status dan posisi Ketua RT/RW karena mereka dinilai merupakan bagian dari perangkat desa. Politisi PAN itu berpendapat bahwa honor yang diterima berbagai perangkat itu masih belum sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan selama ini.

"Dulu dalam UU Desa tidak pernah bermimpi akan dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar per desa, karena ini merupakan hasil perjuangan dari perangkat desa. Namun, dalam pelaksanaan teknisnya, ini membutuhkan penyempurnaan, karena perangkat desa yang berjuang dari awal, hak dan kewajibannya menjadi tertinggal," papar dia.

Menurut dia, dengan anggaran dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun, namun disayangkan masih ada ketimpangan.

Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus memantapkan sinergi dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) dalam rangka pembangunan desa."Dalam tiga tahun kami sudah lakukan banyak forum diskusi. Kini grand design dan peta potensi perguruan tinggi sudah terbentuk. Hari ini jadi momentum bagi kita untuk mensinkronkan program prioritas pemerintah dengan grand design dan peta potensi tersebut," kata Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi.

Dia memaparkan, rapat itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam proses implementasi program kerja dan timeline pembangunan perdesaan yang telah disusun masing-masing pihak. Integrasi program prioritas pemerintah dan perguruan tinggi serta alokasi anggaran menjadi penting agar upaya percepatan pembangunan perdesaan berjalan optimal.

Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Badan Pusat Statistik akan mengadakan survei terkait dampak manfaat pelaksanaan dana desa pada 2018.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan pelaksanaan survei bersama BPS akan membuat data terkait pemanfaatan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dana desa sejak tahun 2015 hingga 2017 agar menjadi lebih valid.

"Survei ini akan membuat data terkait pemanfaatan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dana desa sejak tahun 2015 hingga 2017 agar menjadi lebih valid dan akurat," kata Bonivasius.

Menurut dia, pemanfaatan data potensi desa (podes) menjadi sangat penting untuk pembangunan desa yang kini sedang gencar dilaksanakan pemerintah."Secara tegas pemerintah telah menjadikan desa sebagai fokus dalam pembangunan nasional, seperti tercantum dalam nawacita ketiga pemerintahan Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Elite Politik Segera Akhiri Saling Sindir

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Elite Politik Segera Akhiri Saling Sindir Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan elite…

Ketua Umum PBNU Desak Penanganan Bencana Lombok Dipercepat

Jakarta, Penanganan bencana di Lombok perlu dipercepat lagi mengingat tingkat kerusakannya sangat parah. Semua pihak harus bahu-membahu menyisir kebutuhan darurat…

Anggota DPR: RUU Daerah Kepulauan Atasi Kesenjangan

Anggota DPR: RUU Daerah Kepulauan Atasi Kesenjangan NERACA Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends menilai platform Rancangan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier   NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XIV/2016…

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK NERACA Jakarta - Dokumen mengenai hasil keputusan Rapat Kabinet Terbatas…

Ketua MPR - Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan

Zulkifli Hasan Ketua MPR Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan Jakarta - Ketua Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat…