Elektabilitas Hary Tanoe Tinggi - Pengamat Ekonomi: Paham Ekonomi, Cocok jadi Cawapres

Elektabilitas Hary Tanoe Tinggi

Pengamat Ekonomi: Paham Ekonomi, Cocok jadi Cawapres

NERACA

Jakarta - Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei yang menunjukkan potensi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo digandeng sebagai Cawapres 2019. Survei tersebut menujukkan Joko Widodo - Muhaimin 41,9%, sedangkan Joko Widodo - Hary Tanoesoedibjo 41,8%. Keduanya memiliki selisih yang sangat tipis.

Menanggapi hasil survei Median, pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya, Bambang Budiarto menyoroti selisih tipis Jokowi - Muhaimin dengan Jokowi - Hary Tanoe.”HT yang notabene adalah pengusaha, tentu saja networking investasinya kuat, bahkan pemikiran pembangunan ekonominya lebih bisa diandalkan dibandingkan Cak Imin yg pure politisi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dirinya yang juga aktif sebagai Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surabaya, Jawa Timur menuturkan, sederhananya Jokowi ini sebenarnya tinggal pilih orang yang bisa memikirkan dan membantu membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik. Bambang memandang dalam hal mendulang suara, elektabilitas Jokowi sendiri sudah sangat tinggi."Tapi Jokowi ini memerlukan orang yang cakap untuk pembangunan ekonomi," ujar Bambang.

Mencermati situasi Indonesia saat ini, lanjut Bambang, maka sosok pengusaha adalah yang paling tepat menjadi pendamping Jokowi, dibandingkan dengan sosok politisi murni."Hary Tanoe sangat masuk dalam kriteria yang saya jelaskan tersebut," pungkas Bambang.

Diketahui Median menggelar survei pada 24 Maret-6 April 2018. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden yang merupakan warga yang memiliki hak pilih dengan margin error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel survei dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Quality control dilakukan terhadap 20% sampel yang ada. Dalam survei tersebut, elektabilitas Muhaimin dan Hary Tanoe paling tinggi bila disandingkan dengan Jokowi. Keduanya hanya berselisih sangat tipis, yaitu 0,01%.

Hary Tanoe yang juga Ketua Umum partai Perindo mendeklarasikan dukungannya kepada Joko Widodo sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Hary Tanoe mengatakan, dukungan itu diberikan agar pekerjaan yang selama ini telah dilakukan oleh Jokowi dapat diteruskan kembali. Baik kebijakan dalam sektor ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.”Supaya apa yang telah dilakukan oleh beliau yang selama ini telah berjalan ke arah yang baik tetap dapat kita teruskan," ungkapnya.

Meski belum memiliki kursi di DPR, Hary Tanoe optimistis basis massa partainya bisa menjadi lumbung suara bagi Jokowi.”Kami punya jaringan partai. Kami punya massa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh partai Perindo. Jadi massa partai Perindo itu sampai di akar rumput. Untuk kepengurusan sampai desa atau kelurahan kami punya pengurus," kata Hary Tanoe. Mohar

BERITA TERKAIT

KOTA SUKABUMI - Dua Pengamat Ekonomi: Pilkada Pengaruhi Inflasi

KOTA SUKABUMI Dua Pengamat Ekonomi: Pilkada Pengaruhi Inflasi NERACA  Sukabumi - Tingginya nilai inflasi bukan hanya dipicu oleh bahan makanan,…

KOTA SUKABUMI - Dua Pengamat Ekonomi: Pilkada Pengaruhi Inflasi

KOTA SUKABUMI Dua Pengamat Ekonomi: Pilkada Pengaruhi Inflasi NERACA  Sukabumi - Tingginya nilai inflasi bukan hanya dipicu oleh bahan makanan,…

Dinamika Ekonomi Sudah Kompleks

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Dinamika ekonomi adalah bukan lagi bicara soal rutinitas yang selalu kita…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK

Personil Polri Ikuti Tes Seleksi Penyidik KPK NERACA Jakarta - Sejumlah personil Polri masih harus mengikuti tes agar dapat mengisi…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan

KLHK Gandeng KY Tegakkan Hukum Lingkungan NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Yudisial (KY) dalam…