Pemerintah Bakal Tutup Facebook di Indonesia ?

Isu akan adanya pemblokiran dan penutupan Facebook di Indonesia terus bergulir. Bahkan wacana penutupan Facebook dan jejaring sosial bukan kali pertama. Tahun-tahun yang lalu pun demikian.

Adanya isu yang kembali menyeruak, Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo), Rudiantara, didera pertanyaan “apakah berani memblokir Facebook di Indonesia?”. Hal ini menyusul insiden pencurian 1 juta data pengguna di Tanah Air oleh firma analis Cambridge Analytica, yang diumumkan pada 5 April 2018 lalu

Sudah sepekan sejak pengumuman itu, Rudiantara pun sudah dua kali melayangkan Surat Peringatan (SP) ke Facebook. Namun, belum ada tanda-tanda raksasa jejaring sosial itu bakal diblokir. (Baca juga : Ini Surat Balasan Facebook Setelah Kena Peringatan Kedua dari Kominfo) Rudiantara membantah jika dikatakan “lunak” ke Facebook.

Ia mengklaim Indonesia justru dinilai paling tegas oleh sesama rumpun Asia Tenggara. “Indonesia dianggap berani tegas. Negara ASEAN mana lagi yang berani tutup Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) internasional? Hanya Indonesia,” katanya. “Kita menjadi rujukan. Negara tetangga di ASEAN bahkan ngirim sejumlah staf untuk melihat sistem di Indonesia,” tambahnya.

Diketahui, sebelumnya sudah ada beberapa PSE yang diblokir karena dianggap melanggar aturan main di Indonesia. Misalnya saja Telegram, Tumblr, Vimeo, dsb. Kendati berani memblokir, Rudiantara tak ingin gegabah. Menurut dia, ada kondisi-kondisi tertentu di mana pemerintah bisa langsung mengambil tindakan pemblokiran, semisal jika ada indikasi penghasutan antar-kelompok. “Kalau ada indikasi bahwa Facebook di Indonesia digunakan untuk penghasutan, seperti yang terjadi di Myanmar, saya tidak punya keraguan untuk blokir,” ujarnya.

Untuk kasus pencurian data, Rudiantara mengatakan masih menunggu hasil audit lengkap dari Facebook. Jika sudah ada hasil, barulah pemerintah bisa menakar potensi permasalahan yang timbul dan mengambil tindakan lebih jauh. Untuk saat ini, dalam Surat Peringatan Pertama dan Kedua yang diberikan Kominfo ke Facebook, pihaknya meminta agar layanan pihak ketiga yang berpotensi membahayakan harus dihentikan. Hal ini katanya sudah disanggupi pihak Facebook. Saat ini, kan, sudah SP II. Kita tunggulah, nanti setelah SP II bisa ditingkatkan menjadi pemutusan layanan sementara jika diperlukan," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi, berharap perlu segera adanya solusi terkait kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia lebih dari satu juta pengguna. Menurut Bobby, penutupan Facebook bukanlah solusi menyelesaikan masalah ini. "Tantangan masa kini, harus diselesaikan dengan solusi masa kini. Menutup FB tanpa memiliki solusi, hanya akan menimbulkan kegaduhan domestik yang tidak perlu," ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi I dengan pihak Facebook Indonesia dan se-Asia Tenggara di Gedung DPR, Senayan.

Meski pihak Facebook telah meminta maaf karena adanya penyalahgunaan data oleh aplikasi yang dikembangkan akademisi di Cambridge University, DR. Alexander Kogan. Namun, menurut Bobby penutupan Facebook tak perlu dilakukan karena penggunaan Facebook oleh masyarakat Indonesia sudah menyentuh perekonomian masyarakat Indonesia. "Penggunaan platform FB sudah menyentuh sendi perekonomian usaha mikro masyarakat di Indonesia, selain hanya media sosial, tidak perlu sampai ditutup," jelas Bobby.

Politikus Partai Golkar itu menyarankan pemerintah Indonesia untuk membuat regulasi komersialisasi dan infrastruktur pengawasan yang tepat terkait hal ini. "Soal FB sudah mirip seprti ojek online yang sudah menjadi platform media ekonomi baru, yang belum ada 10 tahun lalu," terangnya.

Sedangkan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai, jika Facebook yang ada di Indonesia ditutup akan menimbulkan masalah lain. Hal tersebut ia katakan, mengingat Facebook sudah banyak membantu masyarakat Indonesia. "Langkah-langkah penutupan Facebook menurut saya kurang kreatif. Karena Facebook memiliki manfaat bagi rakyat, terutama UKM," kata Bamsoet sapaan khas Ketua DPR.

Mantan Ketua Komisi III itu juga menambahkan, harus ada solusi lain dan sanksi yang tegas untuk Facebook. "Harus ada jalan-jalan yang lebih kreatif selain penutupan Facebook, dan sanksi yang tegas harus tetap diberikan," tandasnya.

BERITA TERKAIT

LPDB KUMKM Bakal Bisa Langsung Biayai UMKM

LPDB KUMKM Bakal Bisa Langsung Biayai UMKM NERACA Jakarta - Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Jaenal…

Kartu Kredit Pemerintah, Model Baru Pengelolaan Keuangan Negara

Oleh : Budi Lesmana, Staf Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu *) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan uji coba penggunaan…

Perry Warjiyo Resmi Jabat Gubernur Bank Indonesia

      NERACA   Jakarta - Perry Warjiyo secara resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 menggantikan mantan pemimpinnya,…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

Pemerintah Siapakan Regulasi Jerat Platform Medsos Karena Pembiaran HOAX

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan Undang-Undang untuk menjerat platform media sosial yang terbukti melakukan pembiaran terhadap konten-konten…

LG Resmi Rilis Seri G7 Plus ThinQ di Indonesia

Setelah sebelumnya memastikan bahwa smartphone flagship terbarunya bakal diboyong ke Indonesia, LG telah meresmikan kehadiran perangkat bernama G7 Plus ThinQ…

Tengok Spesifikasi Dari Samsung Galaxy S Light Luxury

Samsung kembali merilis smartphone terbaru. Kali ini, perusahaan asal Korea Selatan tersebut menghadirkan smartphone dengan nama Galaxy S Light Luxury…