Cari Potensi Pertumbuhan

Indonesia saat ini membutuhkan investasi yang besar dari luar sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi, dengan realitas rendahnya kapasitas tabungan domestik untuk membiayai investasi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) memperlihatkan, dalam tiga tahun terakhir, nilai investasi langsung mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu Rp 463 triliun (2014), Rp 545 triliun (2015), Rp 613 triliun (2016), dan Rp 800 triliun (2017 ). Artinya, Indonesia masih menjadi salah tujuan investasi.

Semua terobosan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga mendapat apresiasi dari dunia internasional. Pada 2017, misalnya, lembaga pemeringkat International S&P Ratings memberikan peringkat layak investasi bagi Indonesia. Peringkat ini bisa menjadi strategi marketing untuk menarik dana global. Artinya, momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana pun, kompetisi untuk memperebutkan dana global cukup ketat. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih rapuh dan mengandung ketidakpastian (IMF, Oktober 2017). Hanya negara yang bisa menyediakan kemudahan dan daya tarik akan dilirik investor pemilik dana.

Selain itu, indeks daya saing Indonesia secara perlahan mengalami perbaikan. Berdasar laporan World Economic Forum, indeks daya saing Indonesia tahun 2017-2018 berada di posisi 36 atau naik 5 level dari tahun 2016. Terobosan yang dilakukan pemerintah juga berimbas ke perbaikan indikator makroekonomi. Hal ini tecermin dari inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar rupiah yang menguat dan stabil dengan tingkat volatilitas yang terus turun, cadangan devisa yang meningkat, surplus neraca perdagangan yang makin membaik, defisit neraca pembayaran yang makin sehat, dan stabilitas sektor keuangan yang terjaga dengan baik.

Tidak hanya itu. Terjaganya stabilitas makroekonomi ini juga jadi inspirasi bagi Bank Indonesia dalam melakukan penyesuaian kebijakan moneter guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski berbagai terobosan di sektor ekonomi telah dilakukan pemerintah dan mendapat apresiasi dari masyarakat dan dunia international, tetapi mandeknya pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir di level 5% menjadi hal yang banyak disorot dan dikeluhkan.

Meski jadi yang tertinggi, khususnya di kelompok G-20, tetapi dengan pertumbuhan sebesar itu, belum cukup untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Apalagi, di tengah kenyataan, makin redupnya peran sektor manufaktur dan pertanian yang notabene selama ini jadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Itulah sebabnya, jika pemerintah ‘gagal’ menggenjot pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka upaya untuk mereduksi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan makin terjal. Momentum dari bonus demografi yang sedang terjadi saat ini bisa terlewat.

Pemerintah juga akan dituding gagal menyejahterakan rakyatnya. Dan, ini bisa jadi isu akan digoreng oleh lawan politik untuk menurunkan elektabilitas pemerintah. Apalagi, tahun politik makin mendekat. Agar tidak dituding hanya berambisi memacu pembangunan infrastruktur dan melupakan ‘perut’ masyarakat, maka pemerintah harus bisa mempercepat perbaikan sektor-sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, khususnya sektor manufaktur dan pertanian.

Selain itu, diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru harus terus dimaksimalkan. Jika selama ini didominasi oleh sector pertambangan dan energi (tren sektor ini terus turun imbas dari anjloknya harga komoditas dan lesunya kinerja perdagangan global), maka secara perlahan harus mulai digeser ke sektor potensial yang memiliki prospek untuk tumbuh cepat, tapi alpa untuk digarap, seperti kelautan dan maritim, pariwisata dan agrowisata, industri kreatif, industri digital. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengalirkan investasi ke sektor-sektor potensial itu.

Bagaimanapun, lanskap ekonomi dunia akan terus bergeser. Saat ini, dunia memasuki revolusi industri keempat (disruption era) yang ditandai oleh masifnya pertumbuhan industri digital yang digerakkan oleh internet kecepatan tinggi dan perangkat gawai pintar. Pendidikan, penelitian, dan pelatihan menjadi syarat untuk dapat beradaptasi di era baru ini.

Mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menghadirkan infrastruktur, maka terobosan fiskal ditempuh, yaitu melakukan reorientasi belanja APBN, dari yang tidak produktif, seperti subsidi energi menjadi belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur. Semoga!

BERITA TERKAIT

Ramayana Menaruh Asa Peluang di Natal - Kejar Pertumbuhan Penjualan

NERACA Jakarta – Sampai dengan September 2018, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang cukup apik…

Menakar Potensi Pasar Dinfra Jasa Marga - Bidik Dana Rp 1,5 Triliun

NERACA Jakarta – Setelah sukses melakukan sekuritisasi aset untuk mendanai pengembangan jalan tol, rupanya membuat PT Jasa Marga (Persero) Tbk…

IMF: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Naik 1% - PERANG DAGANG AS-CHINA BAKAL PANGKAS EKONOMI GLOBAL 1%

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat sekitar 1% dalam jangka menengah, dari posisi saat…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Inkonsistensi Kebijakan Strategis

Ketika menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan harga BBM untuk premium (bersubsidi) akan dinaikkan dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 per…

Perlu Tidak Impor Beras?

Persoalan lama kembali muncul di tengah kesibukan masyarakat menjelang Lebaran tahun ini. Perbedaan data beras antara Kementerian Perdagangan dan Perum…

Korupsi Dana Desa

Desa yang bakal kebanjiran anggaran negara pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak…