Anggota DPR: Facebook Segera Selesaikan Audit Investigasi

Anggota DPR: Facebook Segera Selesaikan Audit Investigasi

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty meminta Facebook segera melakukan audit investigasi terkait kebocoran data satu juta pengguna Facebook di Indonesia untuk memastikan data privasi masyarakat tidak disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Saya menyarankan kalau perlu dilakukan audit investigasi. Tahun ini dilakukan Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019 bagaimana meyakinkan bahwa Facebook netral dan data pengguna tidak digunakan pihak ketiga," kata Evita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR dengan manajemen Facebook, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/4).

Evita mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah sejak lama meminta Facebook menyelesaikan auditnya, namun hingga saat ini belum diselesaikan. Menurut dia, jawaban Facebook dalam RDPU tidak memuaskan sehingga dirinya tidak yakin Facebook mampu mengamankan data pribadi para pelanggannya.

"Ke depan akan lebih berkembang dengan pesat karena penetrasi jaringan internet karena infrastrukturnya ke desa dan dusun di seluruh Indonesia," ujar dia.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan paparan Facebook terkesan santai dan seolah-olah merupakan makhluk suci yang tidak bersalah dalam kasus kebocoran data tersebut. Dia mengatakan klaim Facebook tersebut tidak didasari bukti bahwa Cambridge Analitic yang bersalah dan melanggar aturan namun Facebook tidak menyebutkan apa isi perjanjiannya dengan pihak ketiga.

"Cambridge mengklaim tidak bersalah karena tidak mencuri data, tidak melanggar regulasi, dan tidak meretas Facebook. Kalau semua tidak mengaku bersalah dan nanti dibebankan pada pengguna, dimana tanggung jawab moralnya bagi semua pengguna di dunia," ujar dia.

Dia menilai Facebook harus menghadirkan bukti perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terkait penggunaan data pengguna aplikasi tersebut.

Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra dalam RDPU itu mempertanyakan apakah Facebook memiliki sistem alat monitor yang mampu mendetekai akun seorang digunakan pihak lain. Hal itu, kata dia, sangat dibutuhkan agar ketika ada pihak yang menggunakan akun orang lain bisa terdeteksi sejak awal sehingga penyelahgunaan data bisa diatasi.

"Terkait akun yang disalahgunakan selama ini tidak termonitor. Saya ingin ada sistem ketika akun kita digunakan orang lain, maka otomatis ketahuan oleh pemilik akun," kata dia.

Dia mempertanyakan komitmen Facebook apakah bersedia kalau terbukti terjadi penyalahgunaan data dan penggunaan akun oleh orang lain, dikenakan sanksi dan siap bertanggung jawab. Menurut dia, di Jerman, ketika jaringan media sosial menerima 100 keluhan dari masyarakat wajib memberikan jawaban atas keluhan tersebut dan kalau tidak maka dikenakan sanksi pidana. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Elite Politik Segera Akhiri Saling Sindir

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Elite Politik Segera Akhiri Saling Sindir Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan elite…

Anggota DPR: RUU Daerah Kepulauan Atasi Kesenjangan

Anggota DPR: RUU Daerah Kepulauan Atasi Kesenjangan NERACA Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends menilai platform Rancangan…

Puan: Pemerintah Tunggu Hasil Audit BPKP - TRANSPARANSI DEFISIT BPJS KESEHATAN

Jakarta-Pemerintah masih menunggu hasil audit BPKP terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disebut-sebut mengalami defisit hingga triliunan rupiah. Pasalnya,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier

KY Pertanyakan Putusan MK Terkait Hakim Nonkarier   NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XIV/2016…

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK

Audit Investigatif BPK Janggal, Abaikan Keputusan Rapat Kabinet dan KKSK NERACA Jakarta - Dokumen mengenai hasil keputusan Rapat Kabinet Terbatas…

Ketua MPR - Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan

Zulkifli Hasan Ketua MPR Keadilan dan Kesenjangan Masih Harus Diperhatikan Jakarta - Ketua Majelis Permuswaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat…